Lima Catatan Buruk Masih Menghantui Pilkada Serentak

Damar Iradat    •    Selasa, 08 Dec 2015 20:21 WIB
pilkada serentak
Lima Catatan Buruk Masih Menghantui Pilkada Serentak
Ilustrasi KPU, Ant

Metrotvnews.com, Jakarta: Kurang dari 24 jam Pilkada serentak akan dilaksanakan di 9 provinsi, 34 kota dan 224 kabupaten. Namun, masih ada catatan-catatan buruk yang menghantui Pilkada serentak 2015.

Catatan tersebut dipantau di media massa, baik cetak dan elektornik yang dilakukan oleh Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) pada masa tenang, terhitung dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 8 Desember, pukul 12.00 WIB. Hasilnya dipetakan menjadi lima aspek persoalan yang masih tersisa dalam pilkada serentak.

Aspek pertama, kekerasan. Menurut catatan Perludem, masih ada empat daerah yang mengalami konflik kekerasan selama masa tenang. Antara lain; Kota Palu, Kabupaten Simalungun, Kota Metro, dan Kabupaten Boven Digul.

"Konflik bisa bermacam-macam. Seperti di Palu mengalami teror bom disalah satu pos politik," kata peneliti Perludem, Khoirunnisa Nur Agustyati, dalam siaran pers yang diterima Metrotvnews.com, Selasa (8/12/2015).

Kemudian, masalah logistik jelang hari pemungutan suara. Perludem mencatat, selama masa tenang masih terdapat delapan daerah bermasalah dengan logistik.

Masalah tersebut seperti surat undangan yang belum diterima terjadi di Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Sumenep; surat suara yang sulit untuk dipahami oleh kalangan disabilitas di Kabupaten Tasikmalaya, yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon (calon tunggal).

Selain itu, pendistribusian logistik yang masih belum menyeluruh dikarenakan beberapa alasan, seperti keterlambatan pencaiaran anggaran untuk penyewaan sarana transportasi di Yahukimo; dan terakhir adanya penundaan distribusi logistik karena kasus sengketa pencalonan seperti di Kabupaten Simalungun dan Provinsi Kalimantan Tengah.

"Kemudian, masalah sengketa pencalonan. Ini masih terjadi di tiga daerah Pilkada," ujarnya.

Menurut catatannya sengekta pencalonan kepala daerah terjadi di Kabupaten Simalungun, Kabupaten Banjar, dan Provinsi Kalimantan Tengah.

Ia mencotohkan kasus calon Bupati Simalungun yang didiskualifikasi dari pencalonan karena terkait kasus korupsi. Kemudian adanya penundaan putusan dari PTTUN Jakarta terkait sengketa pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Kalimantan Tengah.

Aspek keempat yakni pelanggaran administrasi. Pelanggaran adiminstarsi yang terlacak dari hasil pemantauan media selama masa tenang ada di tujuh daerah yang berbeda, antara lain Kota Depok, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Maraueke, Kabupaten Jember, Provinsi Jambi, dan Provinsi Sumatera Barat.

Dari ketujuh daerah, masing-masing memiliki kasus pelanggaran administrasi yang berbeda sebagai contoh di Kota Depok masih didapati alat peraga yang tertempel dibeberapa ruas jalan atau di Bulukumba masih ada alat peraga yang belum ditertibkan oleh Bawaslu, kemudian adanya temuan daftar pemilih yang masih bermasalah di Kabupaten Purwokerto dan Provinsi Jambi.

"Kemudian, adanya formulir C6 yang belum terdistribusi menyuluruh karena beberapa alasan seperti diduga adanya pembagian secara diskriminatif di Kabupaten Merauke," kata Choirunnisa.

Temuan berikutnya yakni, adanya pelanggaran pidana seperti dugaan politik uang menjadi temuan terbanyak dari persolan lainnya. Aspek ini ditemukan di sembilan daerah, antara lain; Kabupaten Cianjur, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Bantul, Kota Ternate, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Ogan Hilir, Kota Kendari, dan Kabupaten Muna.

Untuk dugaan kasus politik uang terbagi kedalam dua bentuk yakni pembagian uang dalam wujud fresh money dan dalam wujud barang. Politik uang yang diberikan dalam wujud fresh money diakui oleh warga Kampung Cia Kabupaten Manggarai yang mengaku memperoleh uang sebesar Rp50ribu.

Kemudian di Cianjur petugas kepolisian melakukan tangkap tangan dua tokoh daerah (pejabat pemda dan anggota dewan salah satu pendukung kandidat) membawa uang sebesar Rp300 juta yang belum diketahui maksud serta tujuannya. Selain itu, didapati pula adanya janji pemberian uang sebesar Rp50 ribu oleh salah satu anggota DPR sebagai ganti transportasi.

Sementara politik uang dalam wujud barang terjadi di Kabupaten Malang. Perludem menemukan kasus dibagikannya sarung dan kerudung dalam pertemuan desa, di Kabupaten Muna. Salah satu staff pengajar sebuah universitas dilaporkan karena diduga membagikan sarung serta stiker bertuliskan pasangan calon.

Pada sisi lain, dugaan pelanggaran pidana tidak hanya terkait pada kasus politik uang tetapi ada juga anggota PPS yang mundur dari jabatannya karena terlibat dalam proses kampanye Bupati Purworejo. Hal serupa juga dikeluhkan warga Kota Ternate yang khawatir adanya petugas KPPS yang tidak netral.


(AZF)

Bacakan Pledoi, Andi Narogong Minta Maaf

Bacakan Pledoi, Andi Narogong Minta Maaf

23 minutes Ago

Jakarta: Terdakwa korupsi pengadaan KTP elektronik tahun anggaran 2011-2013 Andi Narogong memba…

BERITA LAINNYA