Jelang Pilkada, Pokjanas Keluarkan Rekomendasi kepada KPU dan Panwas

Whisnu Mardiansyah    •    Rabu, 09 Dec 2015 02:08 WIB
pilkada serentak
Jelang Pilkada, Pokjanas Keluarkan Rekomendasi kepada KPU dan Panwas
Ilustrasi pilkada.

Metrotvnews.com, Jakarta: Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) masih menemukan adanya dugaan pelanggaran dalam pelaporan dana kampanye pasangan calon kepala daerah. Karena itu, Pokjanas memberikan empat rekomendasi agar pelanggaran ini tidak terus terjadi menjelang pilkada serentak 9 Desember besok. 

Rekomendasi yang diberikan Pokjanas yakni pertama, KPU harus lebih terbuka dan memberikan akses informasi kepada Panwas Pilkada dan masyarakat. Hal ini pun telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Pasal 9 ayat 1 Nomor 1 Tahun 2015 dan Pasal 61 ayat 1 dan 2  Nomor 8 Tahun 2015.

"Semua KPU daerah seharusnya mematuhi protokol transparansi sesuai ketentuan-ketentuan PKPU," kata perwakilan Pokjanas, Toto Sugiarto saat Konferensi Pers di Media Center Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (8/12/15).

Kedua, meminta kantor akuntan publik yang telah ditunjuk KPU, untuk bekerja secara profesional, mandiri dan jauh dari konflik kepentingan. Sebab, sejauh ini masih ditemukan kantor akuntan publik yang belum terkualifikasi dan memenuhi kapasitas. Sehingga hasil audit dana kampanyenya pun dipertanyakan.

Ketiga, meminta kepada Panwas untuk memberi perhatian khusus dalam mengawasi kinerja kantor akuntan publik. Sebab, saat ini masih ditemukan adanya satu kantor audit yang mengaudit lebih dari satu daerah.

"Terbatasnya jumlah kantor akuntan publik di kita, memaksa kantor audit mengambil beberapa proyek di daerah. Terkadang mereka juga memperkerjakan orang lokal," tambah anggota Pokjanas lainnya Sulistyo.

Keempat, Pokjanas meminta Panwas daerah untuk tegas terhadap kandidat yang tidak mematuhi penyerahan Laporan Penerimaan, Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK), termasuk dalam memberikan sanksi diskualifikasi.

LPPDK wajib diserahkan kepada KPUD setempat paling telat tanggal 7 Desember. Pasalnya, masih ditemukan sejumlah pasangan calon kepala daerah yang telat menyerahkan LPPDK, salah satunya tiga pasangan calon di Kota Ternate.

"Saya tanya ke panwas setempat katanya hanya terlambat beberapa menit, mengenai apa sanksinya kita serahkan kepada panwas," pungkas Sulistyo.


(AZF)