Artidjo Alkostar: Sudjiono Timan, Corby, Anggodo, Hingga Angie

- 05 Desember 2013 15:22 wib
ANTARA/Dhoni Setiawan
ANTARA/Dhoni Setiawan

Metrotvnews.com, Jakarta: Artidjo Alkostar memang terlibat dalam majelis hakim agung di sejumlah kasus yang 'seksi'. Berikut sebagian kecil kasus yang antara lain ditangani oleh Artidjo.

1. Pada 3 Desember 2004, majelis hakim kasasi yang terdiri dari Bagir Manan, Artidjo Alkostar, Parman Suparman, Arbijoto, dan Iskandar menjatuhkan vonis 15 tahun penjara, denda Rp50 juta, dan membayar uang pengganti sebesar Rp369 miliar, terhadap mantan Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) Sudjiono Timan.

Hanya saja, putusan itu dibatalkan oleh majelis PK MA pada 31 Juli 2013. Majelis hakim yang antara lain terdiri dari Andi Samsan Nganro, Sophian Marthabaya, dan Suhadi, mengabulkan PK yang diajukan oleh pihak Sudjiono atas perkara korupsi dana bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) senilai Rp396 miliar.

2. Pada 14 September 2005, majelis kasasi yang dipimpin Artidjo Alkostar membacakan vonis 10 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan bagi mantan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Abdullah Puteh, dalam kasus korupsi pembelian helikopter MI-2 Rostov buatan Rusia. Puteh juga diharuskan membayar ganti rugi sebesar Rp6,5 miliar karena bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi.

3. Pada 12 Januari 2006, majelis hakim kasasi yang diketuai Mansur Kartayasa dengan anggota Artidjo Alkostar dan I Made Tara menolak permohonan kasasi Schapelle Corby, terpidana kasus penyelundupan 4,2 kilogram mariyuana. MA juga memvonis model asal Australia itu 20 tahun penjara dan denda Rp100 juta.

Corby ditangkap petugas keamanan pada 8 Oktober 2004 ketika membawa 4,2 kilogram mariyuana di Bandara Ngurah Rai, Bali. Mariyuana ditemukan dalam tas milik Corby. Ia sebelumnya menggunakan dua pesawat, yakni Qantas Airline QF 501 (Brisbane-Sydney) dan Australian Airline AO 7829 (Sydney-Denpasar).

4. Pada 2006, MA memutuskan pilot Garuda Pollycarpus Budihari Priyanto tidak terlibat dalam pembunuhan aktivis Munir. Karena itu, MA membatalkan vonis 14 tahun penjara yang dijatuhkan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi.

Keputusan tersebut diambil majelis hakim agung yang menangani perkara kasasi Pollycarpus, yakni Iskandar Kamil (ketua majelis), Artidjo Alkostar, dan Atja Sonjaya.

Artidjo Alkostar memberikan pendapat berbeda (dissenting opinion) dengan dua hakim lainnya. Artidjo menjelaskan Pollycarpus terbukti terlibat dalam pembunuhan Munir. Karena itu, dia memberikan pendapat Pollycarpus harus dihukum seumur hidup.

Pada 25 Januari 2011, MA menghukum Pollycarpus Budihari Priyanto 20 tahun penjara karena terbukti secara sah melakukan pembunuhan berencana terhadap aktivis Munir. Majelis hakim itu dipimpin oleh Bagir Manan dengan anggota Parman Soeparman, Djoko Sarwoko, Paulus E Lotulong, dan Harifin Tumpa.

Hanya saja, pada 2 Oktober 2013, MA mengabulkan PK kedua yang diajukan Pollycarpus. Majelis hakim yang diketuai Zaharuddin Utama beranggotakan Sofyan Sitompul, Dudu Machmudin, Sri Murwahyuni, dan Salman Luthan, pun mengurangi hukuman terhadap Pollycarpus menjadi 14 tahun penjara.

Perlu diketahui, aktivis Munir meregang nyawa dalam perjalannya ke Amsterdam pada 7 September 2004 dalam maskapai penerbangan Garuda Indonesia. Berdasarkan hasil autopsi, ditemukan racun berupa senyawa arsen dalam tubuh Munir.

5. Pada 12 Februari 2007, MA juga membatalkan putusan bebas Darianus Lungguk Sitorus. Ia divonis 8 tahun penjara dan dihukum membayar denda Rp5 miliar subsider enam bulan kurungan.

Putusan itu dikeluarkan majelis hakim yang terdiri atas Parman Soeparman (ketua), Djoko Sarwoko, Artidjo Alkostar, Mieke Komar, dan Bahaudin Qaudry. DL Sitorus dihukum dalam kasus penyerobotan hutan negara di Padang Lawas, Sumatra Utara.

6. Majelis kasasi yang dipimpin Artidjo dengan anggota Mansur Kartayasa dan Abbas Said pada 20 Februari 2007 memvonis mantan Direktur Utama PT Brocolin Dicky Iskandardinata dengan hukuman 20 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider lima bulan kurungan.

Pemilik nama asli Ahmad Sidik Mauladi Iskandardinata itu dijerat Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi, mengenai penyalahgunaan wewenang atau jabatan.

Majelis memutuskan lalu lintas uang senilai Rp49,2 miliar dan US$2,9 juta di PT Brocolin merupakan bagian dari pembobolan Bank BNI lewat pencairan L/C fiktif di BNI Cabang Kebayoran Baru, bukan merupakan dana yang awalnya disebutkan dari investor asing di Israel. Total pembobolan uang di bank mencapai Rp1,3 triliun, yang melibatkan Adrian Woworuntu.

7. Dalam kasus korupsi yang melibatkan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri, majelis hakim kasasi yang dipimpin Iskandar Kamil dengan anggota Krisna Harahap, Ojak Parulian, MS Lumee, dan Artidjo Alkostar pada 8 Mei 2008, menilai Rokhmin terbukti memenuhi unsur melakukan paksaan psikis sesuai Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Sehingga, majelis kasasi pun memvonis 7 tahun penjara terhadap Rokhmin.

Hanya saja, pada 10 November 2009, putusan itu dikurangi oleh putusan peninjauan kembali (PK) yang dipimpin oleh Djoko Sarwoko dengan hakim anggota Abbas Said, Hamrad Hamid, Sofian Martabaya, dan Leopold Hutagalung.

Majelis PK menyatakan Rokhmin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi bersama-sama dan berlanjut dan menghukum Rokhmin dengan 4,5 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider pidana kurungan selama empat bulan.

8. Pada 31 Juli 2008, majelis hakim agung yang dipimpin Bagir Manan dengan anggota Djoko Sarwoko, Harifin A Tumpa, Artidjo Alkostar, dan Mansur Kartayasa memvonis 10 tahun penjara kepada terdakwa pembalakan liar Sumatra Utara, Adelin Lis.

Majelis hakim juga menjatuhkan denda Rp1 miliar subsider enam bulan kurungan, serta uang pengganti Rp119,8 miliar dan US$2,938 juta bagi terpidana yang keberadaannya belum diketahui itu.

9. MA menolak permohonan kasasi yang diajukan terpidana kasus suap mantan komisioner Komisi Yudisial (KY) Irawady Joenoes, 14 November 2008.

Penolakan itu diputuskan Majelis Hakim MA yang dipimpin Artidjo Alkostar dan beranggotakan Krisna Harahap, Ojak Parulian Simandjuntak, dan Moegihardjo. Irawadi tetap harus menjalani pidana delapan tahun kurungan dan membayar denda Rp400 juta subsider enam bulan kurungan.

10. Majelis hakim kasasi yang dipimpin Artidjo dengan anggota I Made Tara dan Mansyur Kartayasa, pada 2009, memvonis 1 tahun penjara bagi mantan Chief Secretary Pilot Airbus A330 PT Garuda Indonesia Rohainil Aini dala kasus pembunuhan pegiat hak asasi manusia (HAM) Munir.

Rohainil divonis bersalah karena dianggap secara sah dan meyakinkan tanpa kewenangan membuat Nota Perubahan Nomor OFA/219/04 pada 6 September 2004, atas permintaan Pollycarpus Budihari Priyanto. Putusan MA itu membatalkan vonis bebas bagi Rohainil yang diberikan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Hakim PN Jakpus berpendapat Rohainil tidak terbukti terlibat dalam pembunuhan Munir sebagaimana didakwakan jaksa.

11. Artidjo memimpin majelis hakim kasasi yang menolak permohonan yang diajukan mantan jaksa Urip Tri Gunawan yang menjadi pihak penerima suap oleh pengusaha Artalyta Suryani. Sehingga, pada Maret 2009, majelis hakim kasasi tetap memvonis 20 tahun penjara bagi jaksa penerima US$600 ribu itu.

12. Artidjo juga memimpin majelis hakim kasasi dalam gugatan perdata Goenawan Mohamad, Koran Tempo, dan PT Tempo Inti Media Harian terhadap pengusaha Tomy Winata.

Putusan majelis hakim beranggotakan Imam Haryadi dan Abas Said pada 2009, menghukum Goenawan Mohamad, Koran Tempo, dan PT Tempo Inti Media Harian untuk meminta maaf karena dinilai telah menyebarkan berita dan opini yang mencemarkan nama baik penggugat, Tomy Winata.

Majelis hakim juga mengurangi uang paksa bagi tergugat dari Rp1 juta per hari menjadi Rp500 ribu per hari bila termohon tidak melaksanakan putusan. Uang ganti rugi Rp1 miliar juga dihapus. Putusan itu tidak diambil secara bulat karena Artidjo mengaku menyampaikan pendapat berbeda.

13. Artidjo juga terlibat dalam kasasi kasus pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen. Majelis kasasi yang dipimpin Artidjo dengan anggota Moegihardjo dan Surya Jaya pada 21 September 2010 menolak permohonan kasasi mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar. 

Artidjo menjelaskan majelis hakim kasasi berpendapat terbukti ada kerja sama antara Antasari, Williardi Wizard, Sigid Haryo Wibisono, dan Jerry Hermawan Lo untuk membunuh Nasrudin.

MA juga menolak permohonan kasasi yang diajukan jaksa. Jaksa meminta hukuman Antasari diperberat dari 18 tahun penjara menjadi hukuman mati. Dengan putusan MA, Antasari tetap dijatuhi hukuman 18 tahun penjara.

14. Pada 2011, majelis hakim kasasi yang dipimpin Artidjo Alkostar dengan anggota Krisna Harahap dan Syamsul Chaniago menyatakan kasasi yang diajukan jaksa penuntut umum dalam kasus korupsi dana kas daerah senilai Rp74 miliar mantan Bupati Pasuruan, Jawa Timur, Dade Angga, tidak dapat diterima.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri Sidoarjo, Jawa Timur, pada 2 Desember 2010 memvonis bebas Dade Angga, karena dakwaan tindak pidana korupsi tidak terbukti. Disebutkan, mantan bupati tersebut didakwa terlibat pencairan dana kas daerah Kabupaten Pasuruan sebesar Rp10 miliar yang kemudian dimasukkan ke rekening tabungan Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Indra Kusuma, yang dalam perkara terpisah telah dijatuhi hukuman 15 tahun oleh pengadilan.

Dana tersebut merupakan bagian dari dana Pemkab Pasuruan, lebih dari Rp70 miliar, yang sengaja dipindahkan dari Bank Jatim ke Bank Bukopin untuk mengejar bunga yang lebih tinggi.

Akan tetapi, dalam putusan MA, Artidjo menyatakan pendapat lain (dissenting opinion) dan menyatakan Dade Angga bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Sehingga, terdakwa harus dipidana delapan tahun penjara.

15. Majelis hakim kasasi yang diketuai Artidjo Alkostar, dengan anggota Krisna Harahap, MS Lumme, Surya Jaya, dan Abdul Latief, pada 2011, menggandakan hukuman bagi terdakwa percobaan penyuapan kepada komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Anggodo Widjojo.

Sebelumnya, di Pengadilan Tinggi, adik kandung buronan KPK Anggoro Widjojo itu dihukum lima tahun penjara, setahun lebih tinggi dibanding hukuman yang diperolehnya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Selain terbukti melakukan permufakatan jahat tindak pidana korupsi, Anggodo juga terbukti dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan perkara korupsi.

MA menilai, Anggodo bersama-sama Ary Muladi terbukti melakukan permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan korupsi yakni mencoba menyuap pimpinan dan penyidik KPK lebih dari Rp5 miliar dalam rangka menggagalkan penyidikan kasus korupsi Sistem Komunikasi Radio Terpadu di Departemen Kehutanan, yang melibatkan Anggoro.

16. Pada 20 November 2013, majelis hakim agung menjatuhkan vonis kasasi terhadap mantan Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Angelina Sondakh alias Angie menjadi 12 tahun penjara dan denda Rp500 juta. Padahal, putusan sebelumnya adalah 4,5 tahun penjara.

Majelis kasasi juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti senilai Rp12,58 miliar dan US$2,35 juta (sekitar Rp 27,4 miliar).

Sebelumnya, baik Pengadilan Tindak Pidana Korupsi maupun Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tidak menjatuhkan pidana uang pengganti. Putusan tersebut diberikan oleh majelis kasasi yang dipimpin Ketua Kamar Pidana MA Artidjo Alkostar dengan hakim anggota MS Lumme dan Mohammad Askin, Rabu (20/11).

()

MESKI sudah tercapai kata islah atau damai, namun kubu Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma…