Kasus Novanto, MKD Diminta tak Mengulur Waktu

Teguh Nirwahyudi    •    Rabu, 09 Dec 2015 14:28 WIB
pencatut nama presiden
Kasus Novanto, MKD Diminta tak Mengulur Waktu
Ketua DPR Setya Novanto (tengah) berjalan keluar seusai diperiksa dalam sidang tertutup pelanggaran etik MKD, Senin (7/12/2015).MI/Susanto

Metrotvnews.com, Jakarta: Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) diminta tak mengulur-ulur waktu untuk menuntaskan kasus `Papa Minta Saham`. Kasus ini harus selesai sebelum 19 Desember, saat masa reses datang.

"Kalau mau uji forensik ke Polri, cepat lakukan. Waktu sudah sangat mepet," kata Slamet Junaedi, anggota Komisi IV dari Fraksi Partai NasDem, di Jakara, Rabu (9/12/2015).

Junaedi meyakini kasus etik yang menyeret Ketua DPR Setya Novanto terbongkar, meski proses peradilan etika di MKD mulai `masuk angin`. Harapan kini ada di Kejaksaan Agung. Gedung Bundar sudah mulai menyelidiki kasus ini.

"Bisa jadi proses pidana di Kejagung menjadi harapan bagi publik ketika MKD masuk angin," ujar Junaedi.

Kasus yang belakangan tenar dengan sebutan `Papa Minta Saham` ini meledak lewat kicauan Menteri ESDM Sudirman Said. Dia menyebut politikus DPR, akhirnya diketahui Novanto, nekat menjual nama presiden dan wapres saat berbincang dengan Presdir PT Freeport Maroef Sjamsoeddin.

Menteri Sudirman mengantongi bukti rekaman perbincangan mereka. Terlibat aktif pula dalam rekaman obrolan itu Riza Chalid. Novanto dan Riza saling tik-tok untuk meyakinkan Maroef bahwa proses kontrak karya PT Freeport bisa aman di tangan mereka.

Selain menjual nama presiden dan wapres, Novanto dan Riza juga puluhan kali mencatut nama Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan. Juga belasan tokoh lainnya, seperti Megawati Soekarnoputri, Prabowo Subianto, dan Wiranto.

Adalah Maroef yang diam-diam merekam `jualan` Novanto dan Riza. Bukti rekamanan utuh sudah diperdengarkan di Majelis Mahkamah Dewan (MKD), sementara handphone yang digunakan untuk merekam kini ada di tangan Kejaksaan Agung.

Kejagung terhitung sudah empat kali bolak-balik meminta keterangan Maroef untuk mengungkap dugaan pemufakatan jahat Novanto dan Riza. Menteri Sudirman baru sekali diperiksa, tapi berkomitmen siap kapan pun kalau diminta kembali ke Gedung Bundar.

Ini jelas sinyal gawat buat Novanto dan Riza. Kalau terbukti, keduanya terancam dijerat Pasal 15 UU Tindak Pidana Korupsi No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal itu berbunyi, "Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi dipidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5."

Presiden pun gusar, bahkan marah, namanya dibawa-bawa untuk `mengemis` 20 persen saham PT Freeport. Menurut Presiden, ini menyangkut wibawa negara.


(ICH)

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

5 days Ago

Uang berasal dari uang pengganti terpidana kasus korupsi proyek KTP-el Andi Agustinus alias And…

BERITA LAINNYA