Pilkada Serentak dan Isu Politik Uang

Mohammad Adam    •    Rabu, 09 Dec 2015 23:17 WIB
pilkada serentak
Pilkada Serentak dan Isu Politik Uang
Surat suara [ilustrasi]. (foto: ANTARA/Sigid Kurniawan).

Metrotvnews.com, Jakarta: Kendati terdapat sejumlah persoalan yang masih terjadi, namun pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak relatif lancar, aman dan terkendali.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (9/12/2015).

Luhut mengapresiasi kerja sama yang baik antara penyelenggara pemilu dan aparat keamanan untuk menciptakan situasi yang kondusif dalam pelaksanaan Pilkada Serentak tahun ini. Masing-masing lembaga tersebut dinilai telah bekerja menjalankan fungsi secara maksimal.

"Saya harus katakan bangga melihat kepolisian sudah melakukan pengaturan baik, pengawasan terkendali dengan baik, KPU dan Bawaslu juga memainkan peran dengan baik," ujar Luhut.

Pilkada serentak di 264 daerah, merupakan yang pertama digelar di Indonesia. Perhelatan ini dipantau langsung masyarakat internasional. Kepolisian pun diminta untuk memproses hukum pelaku politik uang dalam pelaksanaan Pilkada Serentak. Salah satunya seperti temuan kasus di Lampung.

Menanggapi permintaan tersebut, Kepala Kepolisian RI Jenderal Barodin Haiti menyatakan praktek politik uang memang dilarang, tetapi tidak ada sanksi yang jelas. Meski begitu, kepolisian dapat menindak pelaku politik uang dan menjerat dengan pasal tindak pidana umum.

"Bisa dijerat pidana sesuai pasal 149 KUHP. Tentunya sesuai pembuktian," kata Badrodin.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku gembira dengan tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada Serentak 2015. Meski demikian, Tjahjo mengatakan seiring meningkatnya partisipasi pemilih, praktik politik uang diperkirakan juga semakin banyak.

Isu politik uang memang semakin menguat jelang pelaksanaan Pilkada Serentak. Mesin penghitung metrotvnews.com menemukan bahwa pemberitaan terkait isu politik uang mengalami tren naik menjelang pencoblosan Pilkada Serentak pada 9 Desember 2015.



Kata kunci "politik uang" atau "money politics" juga populer sebagai isu utama pemberitaan terkait topik Pilkada dalam tiga bulan terakhir.



Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda mengatakan, maraknya politik uang dikarenakan sanksi bagi pelaku masih lemah dan tidak menimbulkan efek jera, Rabu (9/12/2015).

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan praktik politik uang sedikitnya di 29 kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak. Pelanggaran tersebut mayoritas sudah diproses oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).

Komisioner Bawaslu, Nasrullah, menyatakan kemungkinan besar jumlah kasusnya masih akan bertambah. Menurut data Bawaslu, modus politik uang yang paling banyak dilakukan adalah pembagian uang atau barang kepada pemilih.

"Memang (politik uang) marak. Tapi relatif banyak yang sudah diproses. Harus diproses hukum sebagaimana imbauan Kapolri," ujar Nasrullah.

Sanksi pidana terhadap politik tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada. Namun, melalui pasal pasal 149 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), praktik politik uang bisa dipidanakan.

Adapun Pasal 149 KUHP berbunyi, "Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya atau supaya memakai hak itu menurut cara tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling lama empat ribu lima ratus rupiah."

Nasrullah menegaskan, calon kepala daerah yang terbukti melakukan politik uang dapat dijatuhi sanksi diskualifikasi, meski sudah memenangkan Pilkada Serentak.

"Banyak orang yang ingin menang secara praktis. Orang yang tidak percaya diri, tidak visioner, melakukan pembodohan terhadap rakyat. Bayangkan, hanya Rp 200.000,- hingga Rp 300.000,- hilang hak konstitusional rakyat," imbuh Nasrullah.

Komisioner Bawaslu lainnya, Nelson Simanjuntak, menyatakan pada umumnya daerah-daerah yang pendapatan penduduknya rendah itu termasuk kategori yang mudah menerima uang.

Tetapi, ia melanjutkan, politik uang tidak otomatis terjadi di daerah yang pendapatan penduduknya rendah. Tidak selalu mereka yang tidak memiliki uang akan menerima uang Peserta Pemilu.

Bawaslu merilis indeks kerawanan pemilu terkait politik uang. Yaitu skala 0-1 kategori sangat aman, skala 1-2 kategori aman, skala 2,1-3 kategori cukup rawan, skala 3,1-4 kategori rawan, dan skala 4,1-5 kategori sangat rawan.

Menurut Bawaslu ada dua daerah yang dianggap rawan politik uang, yaitu Sulawesi Tengah (3,5) dan Jawa Barat (3,3). Sementara itu, ada tiga daerah yang dipangang cukup rawan politik uang, yaitu Banten (3,0), Nusa Tenggara Barat (3,0), dan Kalimantan Utara (3,0).

Adapun provinsi yang dinilai aman dari poltik uang antara lain Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Maluku Utara, Papua Barat, dan Riau.
 


(ADM)

KPK Bakal Pelajari Pernyataan Miryam

KPK Bakal Pelajari Pernyataan Miryam

10 hours Ago

Miryam S. Haryani yang menyebut ada pertemuan anggota Komisi III DPR dengan pejabat KPK setingk…

BERITA LAINNYA