Jelang Putusan, Kaligis Harap Bisa Dihukum 2 Tahun

Renatha Swasty    •    Kamis, 10 Dec 2015 05:36 WIB
oc kaligis tersangka
Jelang Putusan, Kaligis Harap Bisa Dihukum 2 Tahun
OC Kaligis. Antara/Vitalis Yogi

Metrotvnews.com, Jakarta: Terdakwa pemberi suap Hakim dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan Otto Cornelis Kaligis dijadwalkan menjalankan sidang putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, hari ini, Kamis, 10 Desember. Kaligis berharap bisa dihukum ringan.

"Saya pernah bicara sama pak OCK harapannya bisa ringan paling lama dua tahun," ujar Humprey Djemat, kuasa hukum Kaligis melalui pesan singkat, Rabu (9/12/2015) malam.

Humprey membeberkan, dengan waktu penjara dua tahun, Kaligis berharap setelah keluar ia masih bisa mengabdi pada bangsa. Kaligis ingin menyalurkan pendidikannya pada masyarakat.

"Supaya dalam sisa hidupnya masih bisa memberikan pengabdiannya untuk dunia pendidikan katanya sudah tidak mau lagi jadi lawyer," ujar Humprey.

Kaligis dituntut 10 tahun dan denda Rp500 juta subsider 4 bulan kurungan. Kaligis dinilai bersalah dalam perkara dugaan pemberian suap kepada hakim dan panitera Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan.

Ayah dari aktris Velove Vexia itu dinilai terbukti memberikan duit USD10.000 dan SGD5000 pada Ketua PTUN Medan Tripeni Irianto Putro, USD5000 masing masing pada hakim anggota Dermawan Ginting dan Amir Fauzi serta USD2000 untuk panitera PTUN Medan Syamsir Yusfan.

Jaksa Penuntut Umum KPK Yudi Kristiana menilai, Kaligis terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah dengan melanggar Pasal 6 ayat 1 huruf a UU No. 31 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Kaligis diberatkan lantaran berbelit-belit, tidak mengakui perbuatannya, tidak menyesal, tidak menunjukkan kode etik profesi advokat, dan sebagai intelektual tidak memberikam contoh yang baik dalam penegakan hukum.

Sementara dia diringankan karena telah berusia 74 tahun, dan telah menulis buku hukum yang bermanfaat bagi ilmu hukum dan praktik hukum.


(DRI)