Fadli Zon Sebut Kejagung di Luar Proporsi

   •    Kamis, 10 Dec 2015 15:40 WIB
pencatut nama presiden
Fadli Zon Sebut Kejagung di Luar Proporsi
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon saat berada di Yogyakarta, beberapa waktu lalu. (Metrotvnews.com/Ahmad Mustaqim)

Metrotvnews.com, Semarang: Kejaksaan Agung masih terus mendalami kasus dugaan pencatutan jabatan presiden dan wakil presiden oleh Ketua DPR Setya Novanto. Kejaksaan Agung telah memeriksa Direktur PT Freeport Indonesia, Maroef Sjamsoedin, sebanyak empat kali. Menteri ESDM Sudirman Said juga sudah dimintai keterangan.

Menurut Wakil Ketua DPR Fadli Zon, langkah Kejagung menangani kasus yang populer dengan sebutan 'Papa Minta Saham' itu sudah di luar proporsi lembaga hukum. "Kejaksaan Agung sudah out of proportion," kata Fadli Zon di Semarang, seperti dilansir Antara, Kamis (10/12/2015).

Politikus Partai Gerindra tersebut membela Setya Novanto dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPR. Menurut dia, DPR sebagai institusi bisa begitu mudah diintervensi oleh pihak swasta asing.

Fadli Zon menilai, tidak ada kejadian hukum dalam laporaan dugaan pencatutan nama presiden dan wapres terkait perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia.

"Ini digoreng sedemikian rupa, sehingga seolah-olah terjadi kejahatan," kata Fadli Zon.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu juga mengkritisi kedudukan M Prasetyo sebagai Jaksa Agung. Menurut dia, langkah Prasetyo amat politis.

"Tindakannya lebih banyak politisnya daripada penegakan hukum," tuding Fadli.

Ia menegaskan, langkah Kejagung menyelidiki kasus dugaan pencatutan nama presiden dan wapres tersebut sebagai upaya politis, bukan hukum.

Kisruh kasus 'Papa Minta Saham' bermula dari laporan Menteri ESDM Sudirman Said ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Sudirman melaporkan dengan melampirkan transkripsi pembicaraan antara Setya Novanto, Maroef Sjamsoeddin dan pengusaha minyak M Riza Chalid. Belakangan, rekaman sepanjang dua jam itu diperdengarkan di sidang MKD.

Sudirman dan Maroef sudah diminta keterangan di MKD. Keduanya memberikan keterangan lewat sidang terbuka. Setya Novanto juga sudah diklarifikasi lewat sidang. Dalam sidang tertutup di MKD itu Novanto membantah telah mencatut naman presiden dan wakil presiden dan meminta saham PT Freeport Indonesia sebesar 20 persen. Ia menilai Menteri ESDM Sudirman Said telah memfitnah.

Gaduh soal perpanjangan kontrak karya dan permintaan saham PT Freeport Indonesia itu juga memantik kemarahan Presiden Joko Widodo. Perkembangan terakhir, Novanto melaporkan Menteri Sudirman ke Bareskrim Polri. Sudirman dituding telah mencemarkan nama baik Novanto.


(SAN)