Pemkot Solo Jatuhi Sanksi PNS Tak Netral di Pilkada

Pythag Kurniati    •    Sabtu, 12 Dec 2015 11:20 WIB
pilkada serentak
Pemkot Solo Jatuhi Sanksi PNS Tak Netral di Pilkada
PNS Pemkot Solo mengikuti upacara apel netralitas pilkada di Balaikota Solo. Foto: Metrotvnews.com/Pythag

Metrotvnews.com, Solo: Enam Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkot Solo dinilai tak netral saat pilkada 2015. Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan dan Pengembangan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Solo, Daryono, mengatakan telah menjatuhi sanksi ringan dan peringatan terhadap lima di antaranya.

Dua orang merupakan Camat Jebres, Tamso, dan Lurah Pucangsawit, Selfi Rawung, yang terindikasi mendukung salah seorang calon wali kota Solo. “Keduanya telah diproses dan sudah kami serahkan ke penjabat Wali Kota Solo,” kata dia, Sabtu (12/12/2015).

Kepada keduanya, penjabat Wali Kota Solo menjatuhkan sangsi ringan berupa teguran serta pembinaan. Tiga PNS lainnya yakni Lurah Mangkubumen, Lurah Tegalharjo, dan Lurah Jebres dikenai peringatan karena berfoto dengan mengacungkan dua jari. Kendati demikian, kata Daryono,  foto tersebut tidak dapat menjadi acuan keberpihakan mereka pada salah satu calon.

Sedangkan satu orang PNS lainnya, imbuh Daryono, merupakan istri calon wali kota Solo, Sri Subakti. Sri saat ini masih menjabat sebagai Kabid Pengawas Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Kepala BKD Solo, Hari Prihatno mengungkapkan akan memproses Sri Subakti. “Pekan depan kami akan panggil Sri Subakti untuk klarifikasi,” kata dia.

Sri Subakti diduga itu berkampanye dengan menyebar brosur saat pengajian majlis taklim putri di Masjid Darul Maarif RT 01/12 Pasar Kliwon, Semanggi, Solo.

Sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo dalam pernyataannya kepada media menyebutkan ada 25 PNS yang terindikasi tak netral saat pilkada serentak di Indonesia. Tjahjo menambahkan angka tersebut merupakan kasus dengan pelanggaran besar dan bukti-bukti kuat.

Mengenai sanksi yang pantas, Tjahjo menyerahkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pedoman penegakan hukum bagi PNS yang terbukti tidak netral terdapat di UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Surat Edaran Menpan RB terkait netralitas PNS.


(UWA)

Pengamanan Setnov di RSCM Berkurang

Pengamanan Setnov di RSCM Berkurang

52 minutes Ago

Ketua DPR Setya Novanto masih menjalani perawatan intensif di RSCM, Jakarta Pusat. Pengamanan d…

BERITA LAINNYA