Ketua DPP PAN: Indonesia Sudah Tertipu Freeport

Riyan Ferdianto    •    Sabtu, 12 Dec 2015 13:57 WIB
pencatut nama presiden
Ketua DPP PAN: Indonesia Sudah Tertipu Freeport
Yandri Susanto---MI/Susanto

Metrotvnews.com, Jakarta: Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto menyebut, Indonesia ditipu PT Freeport Indonesia. Sebab, perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu berhasil mengeruk banyak keuntungan di Tanah Papua.

Menurut Yandri, hal ini terasa janggal. Sebab, Indonesia yang kaya akan kandungan alam malah nelangsa di dalam negeri.

"Kita anak bangsa sudah dikadali oleh Freeport, mereka hampir ambruk di Kuba dan ternyata dapat gunung emas di Papua dan malah selamat, kini mereka jadi kaya raya," kata Yandri dalam diskusi bertajuk "Antara Freeport, Politik, dan Kekuasaan" di Warung Daun, Jalan Cikini Raya, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (12/12/2015).

Anggota Komisi II DPR RI ini meyakini, ada kerja sama dan permainan untuk memperluas keuntungan Freeport di Indonesia. Dia bahkan menuding, pihak yang bermain di lingkaran kekuasaan. Hal itu dilakukan lantaran mereka juga mendapatkan keuntungan.

Yandri menyebut, perpanjangan kontrak karya harus dijadikan momentum untuk mendapatkan solusi yang lebih baik. Jika pun mau diperpanjang, harus ada syarat yang dipenuhi oleh Freeport. Hasilnya pun harus menguntungkan Indonesia.

"Kita jadikan untuk ambil alih Freeport sebagai sumber kekayaan kita," tegasnya.

Polemik soal kontrak karya PT Freeport Indonesia menguak setelah kasus dugaan pencatutan jabatan presiden dan wakil presiden buat diberi jatah saham. Kasus ini melebar ke sejumlah pihak. Ketua DPR Setya Novanto disebut sebagai pihak yang berusaha menjembatani perpanjangan kontrak dengan membawa-bawa mantan Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Pandjaitan kala bertemu Direktur Utama PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin.

Novanto pun diadili di Mahkamah Kehormatan Dewan. Tapi, kasus tak berhenti sampai di sini. Belum reda kasus tersebut, polemik melebar dengan kemarahan Presiden Joko Widodo yang tiba-tiba. Buntutnya, Luhut yang kini menjadi Menko Polhukam turut tersinggung dan menyebut harga dirinya terusik.

Kala polemik sudah melebar, sejumlah pihak mulai mencoba mengembalikan polemik ke masalah kontrak karya. Kontrak karya PT Freeport Indonesia akan berakhir pada 2021. Perusahaan tambang asal Amerika Serikat ini menghendaki perpanjangan hingga 2041. Sesuai aturan, pemerintah baru akan membuka pembicaraan dua tahun sebelum kontrak karya berakhir atau 2019.

Indonesia mengajukan syarat jika kontrak ingin diperpanjang. Perusahaan asal Amerika Serikat itu harus mematuhi persyaratan tersebut. Yakni pembangunan Papua, kandungan lokal, royalti, divestasi saham, dan industri pengolahan yang diajukan Presiden.

Soal divestasi saham masih berpolemik. Saat ini, saham pemerintah di perusahaan itu mencapai 9,36 persen. Freeport pun harus segera mendivestasi saham 10,64 persen sesuai PP Nomor 77 Tahun 2014. Tenggatnya 14 Oktober 2015. Namun sampai sekarang PT Freeport belum memberikan penawaran divestasi saham kepada pemerintah. Sisa saham masih dimiliki Freeport-McMoRan & Gold Inc. Amerika Serikat.

Sekadar diketahui, nilai aset Freeport Indonesia sekitar USD7,97 miliar per Juni 2014. Bila mengacu nilai ini, 20 persen saham setara USD1,58 miliar atau Rp21,8 triliun. Sedangkan berdasarkan nilai investasi Freeport selama beroperasi di Indonesia, nilai 20 persen saham mencapai USD2 miliar hingga USD4 miliar atau Rp27,6 triliun hingga Rp55,2 triliun (kurs Rp13.800 per USD).
 


(TII)

Hakim Tolak Eksepsi KPK

Hakim Tolak Eksepsi KPK

44 minutes Ago

Itu berarti, proses praperadilan terhadap Novanto bakal dilanjutkan ke tahap pembuktian.

BERITA LAINNYA