Jokowi Perintahkan Menteri Hapus Program Tak Konkret

Desi Angriani    •    Senin, 14 Dec 2015 14:34 WIB
kabinet kerja
Jokowi Perintahkan Menteri Hapus Program Tak Konkret
Presiden Jokowi di Istana Merdeka. Foto: Ant/Widodo S Jusuf.

Metrotvnews.com, Jakarta: Presiden Joko Widodo memerintahkan para menteri Kabinet Kerja menghapus semua program absurd di setiap kementerian/lembaga. Hal ini disampaikan Jokowi saat menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2016 di Istana Negara Jakarta,

"Jangan muncul lagi jenis-jenis program yang tidak jelas yang tidak konkret atau kalimatnya bersayap," ujar Presiden di Istana Negara, Jalan Veteran, Jakarta, Senin (14/12/2015).

Dia meminta jajaran kabinet kembali mempreteli dan merubah semua program yang absurd menjadi program yang konkret. Selain itu, Jokowi juga mendesak agar 42 ribu peraturan yang menyebabkan keruwetan dipotong atau direvisi.

"Coba cek satu per satu detail program. Saya sudah perintahkan potong separuh. Tahun depannya potong lagi separuh. Ini menyebabkan kita tidak bisa cepat," kata Jokowi.

Mantan Wali Kota Solo ini mencontohkan Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) yang dipimpin Menteri Susi Pudjiastuti berhasil menyederhanakan nomenklatur dengan menggunakan anggaran secara lebih produktif. KKP menjadi role model dalam capaian realisasi belanja modal 80 persen dengan memangkas berbagai pos anggaran yang tidak perlu.

"Kayak Bu Susi program pemberdayaan nelayan dihapus menjadi beli kapal, beli jaring, beli benih, itu jelas. Kalau pemberdayaan nelayan nanti ngecet-ngecet trotoar di pinggir pantai bisa masuk ke pemberdayaan ndak? Menjadi tidak jelas," beber Jokowi.

Menurut Jokowi, jika anggaran setiap kementerian/lembaga dirumuskan dengan lebih jelas dan konkret maka dapat membantu para kepala lemba negara hingga kepala daerah untuk memonitoring atau mengendalikan pos anggaran.

"Semuanya harus jelas, saya sampaikan ke kementerian, lembaga, gubernur, wali kota, bupati, harus jelas. Dengan cara itu kita akan bisa menggunakan uang rakyat lebih optimal, lebih konkret, lebih terukur dan lebih tepat sasaran," kata Jokowi.

Penyerahan DIPA 2016 merupakan awal dari rangkaian proses pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 yang telah disepakati oleh DPR dan pemerintah pada Oktober 2015.

Berdasarkan hasil kesepakatan pemerintah dan DPR, volume belanja negara APBN 2016 sebesar Rp2.095,7 triliun atau meningkat 5,6 persen dibanding APBN Perubahan 2015.

Anggaran belanja dalam APBN 2016 terdiri dari belanja kementerian dan lembaga serta transfer ke daerah dan dana desa dengan komposisi masing-masing 37,4 persen dan 36, 7 persen. Pada 2016 pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,3 persen dengan laju inflasi dan nilai tukar rupiah yang terkendali.


(DOR)

ICW: Nama Hilang di Dakwaan Setnov Karena KPK Hati-hati

ICW: Nama Hilang di Dakwaan Setnov Karena KPK Hati-hati

1 hour Ago

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) berpendapat hilangnya sejumlah nama politisi yang seb…

BERITA LAINNYA