BKPM-DJBC Kemenkeu Fasilitasi Percepatan Impor Mesin dan Peralatan

Suci Sedya Utami    •    Senin, 14 Dec 2015 15:06 WIB
imporbkpm
BKPM-DJBC Kemenkeu Fasilitasi Percepatan Impor Mesin dan Peralatan
Kepala BKPM Franky Sibarani (kedua dari kiri) saat konferensi pers BKPM (Foto: MTVN/Suci Sedya Utami)

Metrotvnews.com, Jakarta: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menggandeng Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk memfasilitasi percepatan impor mesin dan peralatan.

Fasilitas tersebut diberikan pada perusahaan yang tengah dan masih masuk dalam tahap konstruksi agar bisa mempercepat realisasi investasinya. Kemudahan ini diberikan dalam bentuk percepatan peningkatan status jalur hijau melalui profiling perusahaan.

Kepala BKPM Franky Sibarani menjelaskan, dengan rekomendasi pihaknya maka pemutakhiran profiling perusahaan menjadi jalur hijau akan berlangsing lebih cepat. Perusahaan yang masuk dalam zona hijau ini dapat menikmati keuntungan yakni tidak perlu melalui pemeriksaan fisik dan cukup dengan penelitian dokumen setelah penerbitan surat persetujuan pengeluaran barang (SPPB) ketika melakukan proses kepabeanan dalam waktu beberapa menit.

"Umumnya perusahaan baru akan dikategorikan sebagai high risk sehingga masuk jalur merah, sehingga wajib pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen sebelum penerbitan SPPB. Prosesnya bisa 3-5 hari," kata Franky, dalam konferensi pers, di Kantor BKPM, Jalan Gatot Subtoto, Jakarta Selatan, Senin (14/12/2015) .

Menurut Franky, proses ini akan mempercepat proses konstruksi perusahaan karena adanya kepastian waktu proses customs clearance di pelabuhan sehingga mesin yang diimpor dapat segera digunakan sesuai jadwal yang direncanakan.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu Heru Pambudi menambahkan, dengan diberikannya kemudahan percepatan importasi mesin dan peralatan maka perusahaan dituntut untuk menerapkan good governance dan menaati peraturan serta ketentuan yang berlaku.

"Dalam hal ini pengawasan oleh Bea Cukai dilakukan menggunakan mekanisme pemeriksaan sewaktu-waktu secara acak dan melalui kegiatan intelejen. Di samping itu, pengawasan juga akan dilakukan melalui peningkatan koordinasi unit pengawas di BKPM dan DJBC yang dalam hal tertentu dapat melakukan pengawasan secara bersama," jelas Heru.


(ABD)

ICW: Nama Hilang di Dakwaan Setnov Karena KPK Hati-hati

ICW: Nama Hilang di Dakwaan Setnov Karena KPK Hati-hati

4 hours Ago

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) berpendapat hilangnya sejumlah nama politisi yang seb…

BERITA LAINNYA