Tes Seleksi Capim KPK

Komisi III Pertanyakan Komitmen Sujanarko Terkait Kasus BLBI & Century

Anggitondi Martaon    •    Senin, 14 Dec 2015 19:02 WIB
capim kpk
Komisi III Pertanyakan Komitmen Sujanarko Terkait Kasus BLBI & Century
Calon Pimpinan Komis Pemberantasan Korupsi (KPK) Sujanarko mengikuti jalannya uji kelayakan bagi capimm KPK yang diadakan olek Komisi III di Komplek parlemen, Senayan, jakarta , Senin (14/12),--Foto: MI/Mohamad Irfan

Metrotvnews.com, Jakarta:‎ Direktur pada Direktorat Pembinaan Jaringan Kerjasama antar Komisi dan Instansi KPK, Sujanarko menjadi calon pimpinan KPK pertama yang menjalani uji kepatutan dan kelayakan. Anggota Komisi III mempertanyakan komitmen calon pimpinan KPK itu dalam menangani kasus besar yang tidak mampu diselesaikan hingga sekarang.

Anggota Fraksi Gerindra Muhammad Syafi'i  mempertanyakan komitmen KPK menyelesaikan kasus korupsi besar‎, seperti kasus BLBI dan skandal Bank Century. Pasalnya hingga kini kasus itu belum menemukan titik terang dalam penanganannya.‎

"Masih ada nggak keinginan Anda menyelesaikan kasus besar? Kasus BLBI, kasus Century? Apakah Anda akan menganggap berlalu begitu saja atau bagaimana?" tanya Syafi'i di ruang rapat Komisi III Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (14/12/2015).‎

Topik yang sama juga dipertanyakan Wakil Ketua Komisi III Desmond J Mahesa. Menurut dia, calon pimpinan KPK periode sebelumnya juga pernah menjanjikan penyelesaian kasus-kasus itu. Kenyataannya janji mereka jalan di tempat.‎

Selain kasus BLBI dan Century, anggota Komisi Hukum juga mempertanyakan visi misi Sujanarko jika terpilih sebagai pimpinan KPK. Seperti yang disampaikan anggota Fraksi PDI Perjuangan Risa Mariska. Dia menanyakan rencana strategis yang akan disusun Sujanarko. Menurut Risa, fokus bidang supervisi memerlukan penguatan.

Sementara anggota Fraksi Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) mempertanyakan komitmen KPK yang kurang dalam hal pencegahan, dan lebih menonjol dalam penindakan. ‎KPK seharusnya dapat mengedepankan unsur pencegahan agar kasus korupsi tidak terjadi.

"Saya mengidamkan KPK itu tidak seperti Polantas, ngumpet di balik pohon di tikungan. Ada pelanggar langsung tangkap. Tidak itu," ungkap dia.

Anggota Komisi III dari Fraksi Nasdem Taufiqulhadi dan anggota Fraksi PAN Daeng Muhammad mempertanyakan pandangan Sujanarko mengenai wewenang penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang sedianya harus dimiliki KPK.‎


(MBM)