Alasan Badrodin Tak Usut Kasus Papa Minta Saham

Desi Angriani    •    Senin, 14 Dec 2015 19:39 WIB
pencatut nama presiden
Alasan Badrodin Tak Usut Kasus Papa Minta Saham
Kapolri Jenderal Badrodin Haiti--Foto: MI/Adam Dwi

Metrotvnews.om, Jakarta: Kepolisian tak berinisiatif mengusut kasus 'Papa Minta Saham' yang melibatkan Ketua DPR Setya Novanto, pengusaha minyak M. Riza Chalid, dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin.

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengatakan, pihaknya tak mau pelaksanaan kewenangan penyelidikan kasus tersebut tumpang tindih dengan Kejaksaan Agung.

"Ya, kalau sudah ditangani tindak pidana korupsinya sama Kejaksaan Agung masak terus kita turun juga. Kan berebut nanti," kata Badrodin di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (14/12/2015).

Namun demikian, pihaknya selalu berkoordinasi dengan Jaksa Agung H.M. Prasetyo. Kepolisian siap turun tangan selama diminta Kejaksaan. "Ada koordinasi," imbuhnya.

Dia juga mengaku, belum mendapat permintan dari Mahkamah Kemormatan Dewan (MKD) maupun Kejaksaan Agung mencari pengusaha minyak Riza Chalid yang menghilang sejak 3 Desember. Keterangan Riza diperlukan dalam kasus 'papa minta saham'.

"Belum ada permintaan cari Riza," ujar dia.

Badrodin pun meminta kejelasan status terhadap taipan minyak itu. Jika status Riza sebagai saksi, Polri dapat berkoordinasi dengan Interpol menelusuri keberadaannya. Riza bisa dipulangkan ke Tanah Air dengan cara itu.

"Harus jelas dulu statusnya Riza seperti apa. Ini yang penting sebetulnya. Kalau dia sebagai saksi ya kita panggil dengan perwakilan kita yang ada di sana. Atau pihak kepolisian setempat. Tapi, kalau enggak mau dibantu ya kita enggak bisa apa-apa juga," tutup dia.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo marah ada yang mencatut namanya untuk mendapatkan saham PT Freeport Indonesia. Istana menilai, seharusnya Polri merespon sikap Presiden tersebut.

"Tentunya sebagai pembantu Presiden, semuanya bisa memaknai apa yang disampaikan Presiden. Tidak perlu dijelaskan," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Selasa, 8 Desember 2015.


(MBM)