Usut Kasus Setnov, Anggota MKD Malah Saling Lapor

Githa Farahdina    •    Senin, 14 Dec 2015 21:44 WIB
mkd
Usut Kasus Setnov, Anggota MKD Malah Saling Lapor
Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Surahman Hidayat (kiri) didampingi Wakil Ketua MKD Sufmi Dasco Achmad (kanan) menyampaikan keterangan usai rapat tertutup terkait laporan Menteri ESDM Sudirman Said di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (23/11)

Metrotvnews.com, Jakarta: Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dari Fraksi Partai Golkar Ridwan Bae disebut ingin melaporkan Akbar Faizal ke mahkamah kehormatan. Menurut Akbar, Ridwan ingin melaporkan dirinya karena membocorkan isi rapat yang dilakukan secara tertutup.

Namun belum ada penjelasan detail terkait perkara ini. Namun Akbar juga berencana melaporkan Ridwan karena menghadiri konferensi pers Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan, Jumat, 11 Desember lalu.

"Mengadukan Ridwan Bae atas menghadiri panggilan Luhut dalam jumpa pers. Itu adalah pelanggaran etika," kata Akbar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/12/2015).

Menurut politikus Partai NasDem itu, apa yang dilakukan Ridwan dengan dua Anggota MKD lainnya, yakni Kahar Muzakir dan Adies Kadir, sama sekali tidak benar. Sebagai orang yang bertindak layaknya hakim di MKD, tindakan ini jelas menyalahi aturan.

"Hakim di mana di dunia ini yang datang ke acara seseorang yang akan diperiksa," jelas Akbar.

Akbar mengaku segera menyiapkan berbagai keperluan untuk melaporkan Ridwan ke MKD.

Sebelumnya, tiga perwakilan Golkar di MKD itu tampak hadir dalam konferensi pers Luhut terkait kasus 'Papa Minta Saham'. Kehadiran tiga politikus Partai Golkar ini dinilai memiliki tujuan tertentu.

Sedangkan Luhut telah dimintai kesaksiannya, siang tadi. Luhut mengaku mengundang semua Anggota MKD, namun yang datang memang hanya tiga orang tersebut.


(DEN)

Kuasa Hukum Novanto Sebut Dakwaan KPK Bermasalah

Kuasa Hukum Novanto Sebut Dakwaan KPK Bermasalah

23 hours Ago

Pengacara terdakwa kasus korupsi KTP-el Setya Novanto, Maqdir Ismail menuding dakwaan milik KPK…

BERITA LAINNYA