Laporan Pengacara Novanto atas Pemred Metro TV Cacat

K. Yudha Wirakusuma    •    Selasa, 15 Dec 2015 10:25 WIB
pencatut nama presiden
Laporan Pengacara Novanto atas Pemred Metro TV Cacat
Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Miko Ginting--MI/IMMANUEL ANTONIUS

Metrotvnews.com, Jakarta: Lewat pengacaranya Ketua DPR Setya Novanto melaporkan Pemimpin Redaksi Metro TV Putra Nababan ke Bareskrim Polri. Laporan tersebut dinilai tidak relevan, sebab laporan tersebut seharusnya tidak boleh diwakilkan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Konteks seperti itu enggak relevan, pejabat sendiri seharusnya yang melaporkan. Laporan itu bisa dianggap cacat," kata peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Miko Ginting saat berbincang dengan Metrotvnews.com, Selasa (15/12/2015).

Lebih lanjut Miko menambahkan bahwa pers dilindungi undang-undang,   kalaupun ada sengketa melalui dewan pers, bukan jalur hukum. "Oleh karena itu pelaporan ke Bareskrim tidak tepat. Media memiliki kewajiban untuk melindungi narasumber. Ini alasannya demi kepentingan umum," paparnya.

Nanti apakah memang tindakan Metro TV benar untuk nara sumber, untuk kepentingan umum, diuji di dewan pers, bukan Mabes Polri. Dalam hukum pidana ada namanya proses pengaburan isu pokok dan lainnya. Isu pokoknya Novanto tengah diproses etik di MKD, kemudian ada pelaporan-pelaporan pengkaburan isu.

"Kalau laporan tersebut diterima, polisi mungkin hanya terima saja, namun tidak akan diproses. Karena dari pandangan saya harusnya persoalan ini dibawa ke dewan pers bukan ke Mabes Polri," tukasnya.

Novanto lewat pengacaranya, Razman Arif Nasution, melaporkan Pemimpin Redaksi Metro TV Putra Nababan ke Bareskrim Polri, Senin (14/12/2015). Putra diduga melakukan pencemaran nama baik terhadap Novanto.

"Yang dilaporkan Pemred (Pemimpin Redaksi) Metro TV. Dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Ini bukan Sudirman Said, tapi Metro TV. (Sangkaan) UU IT dan KUH Pidana 310 dan 311," kata Razman di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan.

Razman mengatakan, bukti faktual Metro TV sengaja mengaitkan Novanto dalam pembelian pesawat perang amfibi. Padahal, tambah dia, Novanto tak memiliki kewenangan dalam hal tersebut. "Itu urusan Menteri Pertahanan," ujar Razman.

Menurut Razman, segala hal yang dituduhkan kepada kliennya sengaja dikaitkan dan disebarkan untuk mencemarkan nama baik Novanto. Razman menyakini, kliennya itu tak terlibat dalam pembelian pesawat amfibi.

Novanto melalui pengacaranya menuntut Pemred Metro TV Putra Nababan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Laporan Novanto teregister dengan Tanda Bukti Lapor Nomor TBL/886/XII/2015/Bareskrim.


(YDH)

Kuasa Hukum Novanto Sebut Dakwaan KPK Bermasalah

Kuasa Hukum Novanto Sebut Dakwaan KPK Bermasalah

8 hours Ago

Pengacara terdakwa kasus korupsi KTP-el Setya Novanto, Maqdir Ismail menuding dakwaan milik KPK…

BERITA LAINNYA