Alasan Ahok Setujui Uang Transportasi DPRD Rp1,5 Juta

LB Ciputri Hutabarat    •    Selasa, 15 Dec 2015 11:08 WIB
apbd dki 2016
Alasan Ahok Setujui Uang Transportasi DPRD Rp1,5 Juta
Gedung DPRD DKI. (Foto: MI/Ramdani)

Metrotvnews.com, Jakarta: Permintaan dewan menaikkan biaya uang transportasi lokal perjalanan dinas sebesar Rp2 juta ditolak Gubernur DKI Jakarta Basuki `Ahok Tjahaja Purnama. Dia mengaku sudah memberi dewan peringatan terkait permintaan itu.
 
"Mereka (dewan) datang sudah saya peringatkan. Bukan saya tolak, saya bilang harus ada dasar hukumnya," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (15/12/2015).
 
Ahok mengatakan, uang makan dan transportasi perjalanan dinas tidak bisa sembarang dinaikkan. Namun, ada aturan khusus, seperti biaya perjalanan dinas eksekutif.
 
"Pemerintah ada aturannya. Bukan asal minta segini segini. Tidak bisa seperti itu. Makanya saya tolak," terang dia.
 
Ahok mengaku mempertimbangkan kenaikan biaya perjalanan dinas DPRD. Nominalnnya akan disamakan dengan eksekutif. Dia menyebut, jika dinominalkan, biaya per hari maksimal Rp1,5 juta.
 
"Kalau dia (DPRD) bilang disamakan dengan eselon II fasilitasnya, itu baru benar. Ketua DPRD dan wakil ketua DPRD disamakan dengan Gubernur dan Wakil Gubernur baru benar," katanya.
 
Wakil Ketua DPRD Mohammad Taufik mengusulkan anggaran itu kepada Sekretaris Dewan (Sekwan) saat rapat Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) pekan lalu. Menurut Taufik, biaya perjalanan dinas dewan selama ini masih kurang.
 
"Sehari hanya Rp470 ribu. Tidak sampai Rp500 ribu, uang makan dan transportasi lokal. Bisa-bisa nombok. Ini sudah 12 tahun tidak pernah naik," kata Taufik.
 
Taufik mengakui kenaikan biaya perjalanan dinas dewan harus seizin Gubernur dan disesuaikan dengan kekuatan finansial daerah masing-masing. "Harus (jumlah kenaikan )memperhatikan keuangan daerah masing-masing," ujar Taufik.


(FZN)

Pengacara Sebut Dakwaan Novanto Imajinasi KPK

Pengacara Sebut Dakwaan Novanto Imajinasi KPK

57 minutes Ago

Tim kuasa hukum Novanto mempertanyakan alat bukti yang menjadi dasar pembuatan surat dakwaan.

BERITA LAINNYA