Biro Perjalanan Umrah Keberatan Pemerintah Ambil Alih Penyelenggaraan Ibadah Umrah

Nurul Hidayat    •    Selasa, 15 Dec 2015 11:31 WIB
haji dan umroh
Biro Perjalanan Umrah Keberatan Pemerintah Ambil Alih Penyelenggaraan Ibadah Umrah
Jemaah umrah bersiap melaksanakan ibadah tawaf. (Foto: ANTARA/Saptono)

Metrotvnews.com, Jombang: Keputusan Pemerintah untuk mengambil alih penyelenggaraan ibadah umrah, menimbulkan kekecewaan bagi jasa pelayanan ibadah umroh dan haji plus di Kabupaten Jombang, Jawa Timur.

Manager kantor Perwakilan PT Persada Ind Jombang, Jalaluddin Hambali menilai, pengambil alihan tersebut terkesan dipaksaan dan bukan langkah yang tepat. Menurutnya, hal tersebut hanya kebingungan pemerintah untuk mendapatkan pemasukan pajak.

"Pemgambil alihan pelayanan bukan jalan satu-satunya untuk memperbaiki pelayanan ibadah haji dan umrah. Namun lebih kepada penertiban biro jasa travel nakal dan pelaku pengusaha yang menelantarkan jemaahnya," ujarnya, kepada Metrotvnews.com, Selasa (15/12/2015).

Lelaki yang baru menjalankam usahanya selama tiga tahun ini menambahkan agar pemerintah lebih jeli dalam pengawasan jasa ibadah umrah dan haji serta pengetatan imigrasi dengan mempercepat pelayanan pengurusan paspor serta meperketat perizinan yang saat ini cenderung mudah.

"Penindakan bagi oknum nakal penyelenggara ibadah umrah yang menelantarakan jemaahnya belum pernah dilakukan oleh pemerintah. Sehingga dengan mudah pelaku usaha tersebut membuat biro baru dan melakukan tindakan serupa (penelantaran jemaah)," imbuhnya.

Hal berbeda diungkapkan oleh H. Abdul Adhim Dimyati, pimpinan agen penyelenggara jemaah umrah Tariqul Janaah, Kabupaten Jombang. Pihaknya mengaku setuju dengan keputusan pemerintah untuk mengabil alih hal tersebut, namun harus dengan alasan demi kemaslahatan umat.

"Pada prinsipnya saya setuju, namun dalam prosesnya pengambilan tersebut harus dirapatkan dengan pihak swasta bagaimana prosesnya dan seperti apa bentuk pengambilannya," katanya. 

Lebih lanjut Adhim mengatakan, dalam pengambil alihan tersebut tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan diuntungkan dengan keputusan tersebut dan harus sesuai dengan mekanisme yanh disepakati.



(MEL)