Hari Ini, Pemerintah Tertibkan Registrasi Kartu Prabayar

Mohammad Mamduh    •    Selasa, 15 Dec 2015 13:13 WIB
telekomunikasi
Hari Ini, Pemerintah Tertibkan Registrasi Kartu Prabayar
Dirjen PPI, Kalamullah Ramli, dalam konferensi pers di Jakarta (15/12/2015). MTVN/MAMDUH

Metrotvnews.com, Jakarta: Bertempat di kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Kemenkominfo hari ini, Selasa (15/12/2015) resmi menerapkan kebijakan terbaru mengenai resgistrasi kartu seluler prabayar.

Efektif di seluruh Indonesia, kebijakan ini tertuang dalam Peraturan menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/M.Kominfo/10/2015 tentang Registrasi terhadap pelanggan Jasa telekomunikasi.

Kebijakan ini diambil sebegai salah satu bentuk pencegahan sekaligus mengurangi pesan palsu yang sampai sekarang masih marak terjadi di masyarakat.

Penertiban registrasi ini berlaku untuk kartu prabayar saja. Sistem registrasi yang selama ini dilakukan melalui jalur SMS 4444 sudah tidak berlaku untuk pelanggan. Sistem 4444 masih aktif, tetapi kali ini dimanfaatkan oleh penjual kartu perdana. Dengan kata lain, registrasi pelanggan hanya dapat dilakukan di gerai atau counter pulsa yang terdaftar resmi.

Dengan begitu, para penyelenggara telekomunikasi dapat mengawasi langsung distribusi kartu perdana, mulai dari operator, distributor, gerai, sampai ke tangan konsumen. “Dengan sistem ini, kita bisa mengetahui siapa penjual kartu terakhir, dan siapa penggunanya,” jelas Dirjen PPI, Kalamullah Ramli, dalam konferensi pers di Jakarta (15/12/2015).

“Ini dilakukan demi menciptakan kenyamanan di masyarakat. Diharapkan tidak terjadi lagi pesan spam.”

Oleh karena itu, konsumen yang ingin menggunakan kartu prabayar pertama kali, harus menunjukkan identitas mereka ke penjual kartu perdana, bisa berupa counter atau gerai operator. Identitas bisa berupa KTP, SIM, Paspor, atau Kartu Pelajar. Pihak penjual nantinya akan input data berupa nomor, nama, tempat/tanggal lahir, dan alamat.

Selama ini, registrasi pelanggan seluler melalui SMS 4444 memiliki banyak celah. Konsumen bisa saja memasukkan data pribadi dengan tidak benar, sehingga leluasa memanfaatkan layanan yang dibelinya untuk penipuan.
 


(MMI)