Dilaporkan ke Bareskrim, KIP: Apanya yang Dilanggar Metro TV?

Desi Angriani    •    Selasa, 15 Dec 2015 13:41 WIB
setya novanto polisikan metro tv
Dilaporkan ke Bareskrim, KIP: Apanya yang Dilanggar Metro TV?
Komisioner Komisi Informasi Publik Yanu Setiawan,--Foto: MTVN/Desi Angriani

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemred Metro TV Putra Nababan dilaporkan ke Bareskrim Polri karena dituding menyebarkan fitnah dan melanggar Undang-undang IT. Pelaporan itu dilakukan Ketua DPR Setya Novanto melalui kuasa hukumnya Razman Arif Nasution kemarin.

Komisoner KIP Pusat Yanu Setiawan menilai, tidak ada bentuk pelanggaran yang dilakukan Metro TV sebagaimana Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

"Apanya yang dilanggar? Saya melihat ini bukan bagian dari pelanggaran. Saya enggak melihat itu masuk dalam kategori Pasal 17 dalam UU KIP," ujar Yanu kepada Metrotvnews.com di Istana Negara, Jalan Veteran, Jakarta, Selasa (15/12/2015).

Menurut Yanu, bentuk pelanggaran yang dilakukan media jika informasi yang disiarkan terkait rahasia pribadi atau aktivitas pribadi. Sementara yang disiarkan Metro TV terkait sidang etik Novanto merupakan produk jurnalistik. Informasi yang disebarkan tersebut, lanjut dia, memang patut diketahui masyarakat.

"Itu kan bagian dari fungsi media, salah satunya memang menyebarkan informasi ke publik. Katakanlah data kemudian dia mengeluarkan dengan menggunakan UU Pers dan tidak perlu dikonfirmasi juga," ungkap dia.

Dia menjelaskan, melayangkan aduan ke polisi adalah hak setiap warga negara. Tapi tindakan Novanto melaporkan media dalam kasus 'Papa Minta Saham' tidak terukur. Sebab jika dikaitkan dalam konteks jurnalistik, lanjut Yanu, sebaiknya Novanto menggunakan hak jawab.

"Makanya jadi kan tinggal dicari tahu kan ada mekanisme konfirmasi, mekanisme jawab sebaiknya itu digunakan. Instrumen itu kan sudah ada penanggulangannya. Kalau diberitakan ya bisa gunakan hak jawab," kata Yanu.


Ketua DPR Setya Novanto,--Foto: MI/Mohamad Irfan

Novanto lewat pengacaranya, Razman Arif Nasution, melaporkan Pemimpin Redaksi Metro TV Putra Nababan ke Bareskrim Polri, Senin (14/12/2015). Putra diduga melakukan pencemaran nama baik terhadap Novanto.

"Yang dilaporkan Pemred (Pemimpin Redaksi) Metro TV. Dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Ini bukan Sudirman Said, tapi Metro TV. (Sangkaan) UU IT dan KUH Pidana 310 dan 311," kata Razman di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan.

Razman mengatakan, bukti faktual Metro TV sengaja mengaitkan Novanto dalam pembelian pesawat perang amfibi. Padahal, tambah dia, Novanto tak memiliki kewenangan dalam hal tersebut. "Itu urusan Menteri Pertahanan," ujar Razman.

Menurut Razman, segala hal yang dituduhkan kepada kliennya sengaja dikaitkan dan disebarkan untuk mencemarkan nama baik Novanto. Razman menyakini, kliennya itu tak terlibat dalam pembelian pesawat amfibi.

Novanto melalui pengacaranya menuntut Pemred Metro TV Putra Nababan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Laporan Novanto teregister dengan Tanda Bukti Lapor Nomor TBL/886/XII/2015/Bareskrim.

Pemimpin Redaksi Metro TV Putra Nababan menanggapi santai laporan Novanto. Ia akan menjalani alur sesuai aturan Dewan Pers. Menurut Putra, apa yang disiarkan Metro TV merupakan produk jurnalistik. 

“Itu kan produk jurnalistik, dibuat sesuai dengan aturan. Ada undang-undangnya juga. Yang membuat UU-nya juga, kan, DPR,” ujar Putra, Selasa, 15 Desember 2015.

Menurut UU Pers No 40 Tahun 1999, kata Putra, ada instrumen yang bisa dimanfaatkan oleh Novanto bila keberatan atas pemberitaan. Salah satunya dengan menggunakan hak jawab. 

Putra menjelaskan, selama ini pihaknya telah menghubungi Novanto untuk meminta konfirmasi atas berita yang ada. Tapi tidak mendapat jawaban.  “Kami sudah menghubungi sebelumnya, tapi beliau memang belum mau berkomentar,” kata Putra.

Putra menyayangkan sikap Ketua DPR yang seakan-akn tidak menghormati UU. DPR yang membuat UU, tapi mereka juga yang tidak menghormatinya. "Tidak memberikan pelajaran, bahkan terkesan tidak mendukung iklim demokrasi pers,” tutur Putra.


(MBM)