Bank Dunia: Kebakaran Hutan Hambat Perolehan PDB RI di 2015

Husen Miftahudin    •    Selasa, 15 Dec 2015 14:31 WIB
kebakaran hutan
Bank Dunia: Kebakaran Hutan Hambat Perolehan PDB RI di 2015
Ilustrasi petugas memadamkan kebakaran hutan dan lahan. Ant/Wahyu Putro.

Metrotvnews.com, Jakarta: Bank Dunia menyatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini dikikis oleh berbagai macam faktor internal dan ekternal. Faktor internal, salah satunya disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan yang merugikan negara hingga USD16,1 miliar atau sekitar Rp221 triliun.

Ekonom Utama Bank Dunia di Indonesia Ndiame Diop mengatakan, kebakaran yang terjadi dari Juni hingga Oktober tersebut menyebabkan 2,6 juta hektare (ha) lahan hangus terbakar. 

Jumlah kerugian sebesar Rp221 triliun itu juga telah memakan sebanyak 1,9 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia di tahun ini.

"Bank Dunia memperkirakan bahwa kebakaran tersebut menyebabkan kerugian yang lebih besar dua kali lipat dibanding pembangunan kembali pasca bencana tsunami di Aceh pada 2004," ujar Ndiame, dalam peluncuran Indonesia Economic Quarterly (IEQ) edisi Desember 2015 di Energy Building, Jalan Jenderal Sudirman Kav 11A, Kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Selasa (15/12/2015).

Dia menambahkan, akibat kekeringan yang terkait dengan El Nino dan kebakaran hutan, produksi pertanian riil menurun sebesar 4,9 persen pada kuartal ketiga 2015. Kondisi ini merupakan yang terparah sejak empat tahun terakhir.

Tak ayal, beberapa daerah yang terdampak kebakaran hutan dan lahan tersebut membuat ekonominya melemah secara drastis. Kalimantan Timur, sebut Ndiame, merupakan daerah yang paling besar terkena dampak tersebut.

"Kalimantan Timur yang memiliki lahan gambut terbesar membuat PDB mereka turun cukup dalam. Pada kuartal ketiga, Kalimantan Timur pertumbuhan ekonominya minus 5,1 persen," papar dia.

Hal ini turut memberi kontribusi terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Maka itu, Ndiame berharap agar Pemerintah Indonesia melakukan upaya tambahan yang terfokus pada konservasi hutan-hutan gambut yang tersisa.

"Kami mengapresiasi langkah tanggap pemerintah dalam menetapkan moratorium pada konsesi lahan gambut yang baru. Namun, hal tersebut harus secara konsisten dilakukan agar tidak terjadi hal yang serupa terulang," pungkas Ndiame.


(SAW)