Setnov Polisikan Metro TV, Istana: Jangan Kriminalisasi Media Massa

Desi Angriani    •    Selasa, 15 Dec 2015 14:32 WIB
setya novanto polisikan metro tv
Setnov Polisikan Metro TV, Istana: Jangan Kriminalisasi Media Massa
Presiden dan Wapres berjabat tangan dengan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki usai pelantikannya di Istana Negara, Jakarta, Selasa 2 September 2015. Antara Foto/Yudhi Mahatma

Metrotvnews.com, Jakarta: Ketua DPR Setya Novanto dinilai tidak tepat melaporkan Metro TV ke Badan Reserse Kriminal Polri. Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki mengatakan, pelaporan Metro TV ke Polri bentuk kriminalisasi media.

"Jangan dikriminalisasi media itu, kecuali kalau memang faktanya tidak ada, fitnah, ada hukum yang dilanggar," kata Teten di Istana Negara, Jalan Veteran, Jakarta, Selasa (15/12/2015).

Teten menuturkan, bagi pemerintah fungsi media sangat penting untuk menyampaikan informasi ke publik. Menurutnya, pemberitaan Metro TV terkait sidang etik Novanto merupakan bentuk pengawasan oleh media. "Saya kira itu memang fungsi media," ujarnya.

Dia menambahkan, keterbukaan publik untuk mengakses informasi sudah seharusnya menjadi komitmen semua pihak.

Razman Arif Nasution, kuasa hukum Novanto, melaporkan Pemimpin Redaksi Metro TV Putra Nababan ke Bareskrim, Senin 14 Desember. Putra dituding mencemarkan nama baik Novanto.

Razman mengatakan, Metro TV mengaitkan Novanto dalam pembelian pesawat perang amfibi. Padahal, tambah dia, Novanto tak memiliki kewenangan dalam hal tersebut. "Itu urusan Menteri Pertahanan," ujar Razman.

Laporan Novanto teregister dengan Tanda Bukti Lapor Nomor TBL/886/XII/2015/Bareskrim.

Pemimpin Redaksi Metro TV Putra Nababan menanggapi santai laporan Novanto. Ia akan menjalani alur sesuai aturan Dewan Pers. Menurut Putra, apa yang disiarkan Metro TV merupakan produk jurnalistik. 

“Itu kan produk jurnalistik, dibuat sesuai dengan aturan. Ada undang-undangnya juga. Yang membuat UU-nya juga, kan, DPR,” ujar Putra, Selasa, 15 Desember 2015.

Menurut UU Pers No 40 Tahun 1999, kata Putra, ada instrumen yang bisa dimanfaatkan oleh Novanto bila keberatan atas pemberitaan. Salah satunya dengan menggunakan hak jawab. 

Putra menjelaskan, selama ini pihaknya telah menghubungi Novanto untuk meminta konfirmasi atas berita yang ada. Tapi tidak mendapat jawaban.  “Kami sudah menghubungi sebelumnya, tapi beliau memang belum mau berkomentar,” kata Putra.

Putra menyayangkan sikap Ketua DPR yang seakan-akn tidak menghormati UU. DPR yang membuat UU, tapi mereka juga yang tidak menghormatinya. "Tidak memberikan pelajaran, bahkan terkesan tidak mendukung iklim demokrasi pers,” tutur Putra.


(TRK)

KPK Bakal Pelajari Pernyataan Miryam

KPK Bakal Pelajari Pernyataan Miryam

1 day Ago

Miryam S. Haryani yang menyebut ada pertemuan anggota Komisi III DPR dengan pejabat KPK setingk…

BERITA LAINNYA