Giliran Sembilan Anggota DPRD Sumut Hadapi Penyidik KPK

Budi Warsito    •    Selasa, 15 Dec 2015 15:15 WIB
gatot pujo nugroho
Giliran Sembilan Anggota DPRD Sumut Hadapi Penyidik KPK
Penyidik KPK tiba di Mako Brimob Sumut untuk meminta keterangan terkait kasus suap interpelasi gubernur nonaktif sumut, MTVN - Budi Warsito

Metrotvnews.com, Medan: Pemeriksaan kasus suap interpelasi yang menjerat Gubernur nonaktif Sumatra Utara (Sumut) Gatot Pujo Nugroho memasuki hari kedua. Pada Selasa 15 Desember, penyidik memeriksa sembilan nama anggota DPRD Sumut periode 2014-2019 terkait kasus tersebut.

Sembilan orang itu yaitu Astrayuda Bangun, Robi Agusman Harahap, Syah Afandin, Yulizar Parlagutan Lubis, Yantomi Purba, Hanafiah Harahap, Jantoguh Damanik, Syamsul Qodri Marpaung, dan Muchrid Nasution. Mereka menjalani pemeriksaan sebagai saksi.

"Saya ditanyai mengenai interpelasi. Pemeriksaannya masih berlangsung," kata Syah Afindin yang keluar dari ruang pemeriksaan di Gedung Mako Brimob Polda Sumut, Kota Medan.

Kemarin, anggota Komisi D DPRD Sumut Moehammad Nezar Djoeli mengatakan penyidik KPK merencanakan pemeriksaan 72 anggota dewan terkait kasus tersebut. Nezar menjalani pemeriksaan di hari pertama, kemarin.

Nezar mengaku pemeriksaan berlangsung maraton. Penyidik merencanakan pemeriksaan berlangsung hingga Jumat 18 Desember 2015.

Perkara dugaan suap mencuat setelah KPK menemukan kejanggalan dalam interpelasi. Interpelasi tersebut diajukan menyangkut empat hal, yaitu pengelolaan keuangan daerah, penerbitan Peraturan Gubernur Sumut Nomor 10 tahun 2015 tentang Penjabaran APBD 2015, kebijakan pembangunan Pemprov Sumut, dan etika Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho sebagai kepala daerah.

Namun, DPRD Sumut batal menggunakan hak tersebut. Diduga, batalnya penggunaan hak itu lantaran Gatot sebagai pemegang kuasa tertinggi membagi-bagikan duit untuk membungkam DPRD Sumut.


(RRN)

KPK akan Pelajari Laporan Harta Kekayaan Novanto

KPK akan Pelajari Laporan Harta Kekayaan Novanto

4 hours Ago

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Setya Novanto menjadi pintu masuk Kom…

BERITA LAINNYA