Perjanjian Internasional Harus Memperhatikan Kepentingan Nelayan RI

   •    Selasa, 15 Dec 2015 15:29 WIB
nelayan
Perjanjian Internasional Harus Memperhatikan Kepentingan Nelayan RI
Ilustrasi. ANTARA FOTO/Fanny Octavianus.

Metrotvnews.com, Jakarta: Perjanjian internasional seperti Kesepakatan Paris dan perjanjian regional seperti Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) seharusnya benar-benar diperhatikan pemerintah agar jangan sampai merugikan kalangan nelayan Indonesia.

"Di dalam Kesepakatan Paris (terkait upaya global menangani perubahan iklim), tidak ada solusi bagi aktivitas perikanan, khususnya yang berskala kecil," kata Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Halim kepada Antara di Jakarta, Selasa (15/12/2015). 

Menurut Abdul Halim, hal itu disebabkan antara lain oleh kentalnya skema tukar guling karbon yang didorong oleh negara-negara maju. Dia juga mengingatkan agar kesepakatan internasional dan perjanjian regional jangan sampai mengancam kehidupan rakyat Indonesia.

Abdul Halim juga mengemukakan bahwa pemerintah perlu lebih memperhatikan kesiapan nelayan kecil dalam menghadapi MEA yang akan berlaku di 2016.

"Situasi yang dihadapi nelayan kecil (dalam menghadapi MEA) justru lebih memprihatinkan dikarenakan tidak adanya skema perlindungan dan pemberdayaan dari negara," kata Abdul Halim.

Sekjen Kiara berpendapat, kondisi tersebut mengakibatkan kalangan nelayan kecil dan tradisional dinilai tidak akan mendapatkan manfaat apapun dari pemberlakuan MEA mendatang. 

Abdul Halim mengingatkan, sampai pekan kedua Desember 2015, praktik pengelolaan sumber daya ikan di dalam negeri masih mengandalkan impor bahan mentah. Padahal, lanjutnya, berdasarkan mandat UU Perikanan seharusnya praktik tersebut menyambung dari hulu ke hilir. 

Sementara itu, Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) M Riza Damanik mengatakan, Indonesia perlu mengadopsi instrumen perlindungan nelayan kecil yang telah dikeluarkan Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO), guna melindungi dan memberdayakan nelayan tradisional di berbagai daerah.

"Perlindungan kepada nelayan kecil dan perempuan nelayan harus segera diimplementasikan," kata Riza. 


(SAW)