Pengesahan APBD Molor, Pemkot Batu Terancam Sanksi Gubernur

Miski    •    Selasa, 15 Dec 2015 15:46 WIB
apbd
Pengesahan APBD Molor, Pemkot Batu Terancam Sanksi Gubernur
Foto: Gubernur Jawa Timur Soekarwo/MI_Bagus Suryo

Metrotvnews.com, Batu: Pemerintah Kota Batu, Jawa Timur, terancam mendapat sanksi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pasalnya, hingga saat ini Pemkot Batu dan DPRD Kota Batu belum juga mensahkan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2016.

Hal tersebut dibenarkan Wakil Ketua DPRD Batu Hari Danah, Selasa 15 Desember. Politisi Gerindra itu mengatakan, RAPBD 2016 sebenarnya tinggal disahkan. Namun, Pemkot Batu meminta pengesahaan APBD diundur terus.

Hari menjelaskan, batas akhir pengesahan RAPBD semula 30 November 2015. Pada 1 Desember Badan Anggaran (Banggar) dan DPRD Batu mengajukan surat laporan terkait kronologi pembahasan RAPBD 2016 kepada Gubernur Jawa Timur, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri.

Lantas, Pemprov Jawa Timur memberikan tambahan waktu hingga, Selasa 15 Desember. Sehingga dewan kembali menjadwalkan pengesahan pada 7 Desember.

"Tanggal 7 Desember gagal disahkan. Kami jadwal ulang 14 Desember, ternyata gagal lagi dengan alasan sama. Padahal, batas akhir pengesahan setelah mendapat tambahan waktu hari ini," kata Hari Danah, saat dihubungi Metrotvnews.com, Selasa (15/12/2015).

Selain terancam sanksi dari Gubernur Jawa Timur, program dan anggaran yang dijalankan nantinya mengacu pada APBD 2015. Hal ini, lanjut Hari, sangat merugikan masyarakat Kota Batu.

APBD 2016 sekitar Rp846,8 miliar lebih dengan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 104 miliar. Program unggulan seperti pendidikan gratis, pertanian go internasional hingga pariwisata mendapat suplai anggaran lebih besar.

"Sia-sia saja kami ngotot mulai pembahasan KUA PPAS hingga jelang pengesahan, ternyata endingnya mau tidak mau mengacu pada APBD 2015.  Jika itu terjadi kesalahan di pemerintah bukan di DPRD," terang pengusaha sayur ini.

Sementara, Sekretaris Daerah Kota Batu, Widodo, mengakui, saat ini pihaknya mengebut perbaikan RAPBD agar tidak sampai terkena sanksi dari gubernur.

"Sebenarnya kami minta hari ini pengesahan RAPBD, dewan tidak bisa karena ada acara. Dijadwalkan Jumat 18 Desember malam," imbuh dia.


(TTD)

KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Tiga Politikus PDIP di Kasus KTP-el

KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Tiga Politikus PDIP di Kasus KTP-el

1 hour Ago

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mengusut pihak-pihak lain yang diduga terlibat kasus k…

BERITA LAINNYA