Marah Jabatannya Dicatut, Akankah Jokowi Lapor Polisi?

Desi Angriani    •    Selasa, 15 Dec 2015 16:57 WIB
pencatut nama presiden
Marah Jabatannya Dicatut, Akankah Jokowi Lapor Polisi?
Presiden Joko Widodo memberikan keterangan seusai penganugerahan keterbukaan informatika badan publik 2015 di Istana Negara, Jakarta, Selasa 15 Desember 2015. Foto: MI/Ramdani

Metrotvnews.com, Jakarta: Presiden Joko Widodo mengaku selalu mengikuti proses di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait kasus dugaan pelanggaran etik oleh Ketua DPR Setya Novanto. Jokowi marah karena jabatannya dijual untuk meminta saham Freeport Indonesia.

Namun, Jokowi tak kunjung melaporkan masalah ini ke penegak hukum. Apa alasannya? "Dari aspek hukum kami lihat bukan pilihan yang tepat (lapor ke penegak hukum)," kata Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (15/12/2015).

Teten menjelaskan, Presiden menyerahkan kasus tersebut sepenuhnya ke MKD. Presiden berharap anggota MKD mempertimbangkan pendapat rakyat dalam memutus kasus Novanto, Rabu 16 Desember.

Lagipula, Kejaksaan Agung sudah turun tangan mengusut kasus pemufakatan jahat dalam perpanjangan kontrak perusahaan asal Amerika Serikat itu. Kejaksaan sudah mengantongi keterangan dari Menteri ESDM Sudirman Said dan Presdir PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin.

"Kita berharap MKD betul-betul melihat fakta dan mendengarkan rakyat. Karena ini kan di DPR bukan proses hukum, tapi menyangkut soal etika," ujar Teten.

Presiden sempat marah setelah mendengar rekaman lengkap pembicaraan diduga Novanto, pengusaha M. Riza Chalid dan Maroef. Ia terusik disebut meminta 11 persen saham dalam lobi perpanjangan kontrak karya Freeport Indonesia.

Freeport Indonesia memang sedang dalam proses renegosiasi kontrak dengan enam klausal, seperti penerimaan negara, penggunaan barang dan jasa domestik, penciutan luas lahan, pembangunan smelter, divestasi saham, dan perpanjangan kontrak.

Renegosiasi kontrak dengan Freeport sampai saat ini pun berjalan stagnan karena belum ada kesepakatan terkait dengan pembangunan smelter, divestasi saham, dan perpanjangan kontrak.

Untuk pembangunan smelter, Freeport menghendaki pembangunan smelter di Gresik, sementara pemerintah pusat dan Pemda Papua menghendaki Freeport membangun smelter di Papua agar terjadi multiplier effect bagi pembangunan Papua.

Sementara terkait dengan divestasi, Freeport wajib melepaskan 20,64 persen saham ke pihak nasional karena saat ini pemerintah hanya mengontrol 9,33 persen saham.

Proses divestasi ini pun masih dalam polemik apakah dilakukan melalui mekanisme initial public offering (IPO), diserahkan ke pemerintah daerah atau diserahkan ke perusahaan milik negara, BUMN.


(TRK)