Jelang Putusan MKD, Pendukung Novanto Mulai Berbeda Sikap

Githa Farahdina, M Rodhi Aulia, Al Abrar    •    Rabu, 16 Dec 2015 06:16 WIB
pencatut nama presiden
Jelang Putusan MKD, Pendukung Novanto Mulai Berbeda Sikap
Ketua DPR Setya Novanto/MTVN

Metrotvnews.com, Jakarta: Tujuh dari sepuluh fraksi di Mahkamah Kehormatan Dewan nyaris bisa dipastikan bersikap konsisten terhadap terduga pencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jususf Kalla terkait perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia, Setya Novanto. Mereka menginginkan Ketua DPR itu tak disanksi ringan.

Perwakilan Fraksi Partai NasDem di MKD, Akbar Faizal tak pernah merubah sikap untuk membuka fakta persidangan kepada publik dan menjatuhkan sanksi setimpal untuk Novanto. Sikap Akbar didukung penuh pimpinan fraksi.
 
Ketua Fraksi Partai NasDem Viktor Laiskodat bahkan menegaskan seharusnya Novanto diberi sanksi berat. "Harus diberhentikan dia dari jabatan (Ketua DPR)," kata Viktor ketika dihubungi, Selasa 15 Desember.

Dalam kesempatan berbeda, Wakil Ketua Fraksi PAN Hanafi Rais mengaku pihaknya sudah meminta perwakilan di MKD, Sukiman dan A Bakrie mendorong politikus Partai Golkar itu diberi sanksi sedang.

"Iya tidak apa-apa. Setuju saja (Novanto disanksi sedang), kata Hanafi.

Apabila MKD pada akhirnya memutus Novanto melanggar etika dan harus mundur, mantan Bendahara Umum Golkar itu tak bisa mengelak. "Ya itu harus dilaksanakan," tegas Anggota Komisi I ini.

Fraksi PDI Perjuangan mengambil sikap serupa. Risa Mariska menyebut pelanggaran etika yang dilakukan Novanto sudah menjadi rahasia umum. Sementara rekan sefraksinya Muhammad Prakosa menilai Novanto tak akan mendapat hukuman ringan karena pernah disanksi MKD dalam kasus pertemuan dengan Donald Trump, beberapa waktu lalu.

Wakil Ketua MKD dari Fraksi PDI Perjuangan Junimart Girsang mengamini itu. "Saya sudah siapkan pertimbangan putusannya," kata Junimart.

Fraksi Partai Hanura setuju Novanto diberi sanksi sedang. "Kalau kita sepakat dengan sanksi pemberhentian sebagai ketua DPR, dikembalikan jadi anggota biasa," ujar Sekretaris Fraksi Hanura Dadang Rusdiana.

Fraksi Partai Demokrat bersikap sama. Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul keras menyebut Novanto bersalah. "Novanto itu harus mundur, harus dipecat," tegas Ruhut.

Fraksi PKB pun sepakat dengan pandangan Novanto tak mungkin mendapat sanksi ringan karena pernah diputus melanggar etika oleh MKD. "Itu kan sudah (tertera) di aturan. Karena kalau anggota MKD membaca itu, seharusnya sudah clear tak perlu dijelaskan," tegas Sekretaris Fraksi PKB Jazilul Fawaid.

Terakhir, Fraksi Partai Gerindra memiliki sikap sama. Wakil Ketua Fraksi Gerindra Desmond Junaidi Mahesa menegaskan pihaknya ingin menyelamatkan wajah parlemen yang tercoreng akibat kasus ini.

"Kalau (Novanto) anggota fraksi saya, ya sudah pasti saya suruh mundur," tegas Desmond.

Sedangkan tiga fraksi tersisa, yakni Fraksi Partai Golkar, Fraksi PPP dan Fraksi PKS masih memiliki sikap berbeda. Anggota Fraksi Golkar di MKD jelas mendukung Novanto. Bahkan, beberapa kali Kahar Muzakir sebagai Wakil Ketua MKD meminta kasus ini dihentikan. Novanto, sama sekali tak melanggar apa pun di mata karibnya itu.

Fraksi PPP tak mau mendahului putusan. Di satu sisi, perwakilan PPP di MKD, Dimyati Natakusumah setuju jika Novanto tak mungkin mendapat sanksi ringan, merujuk kasus sebelumya. Tapi di sisi lain, ia seolah membela dengan tetap mempersoalkan bukti rekaman sehingga terksesan kasus ini tak seharusnya dilanjutkan. "Ya rekamannya mana?" ujar Dimyati.

Sementara Fraksi PKS ogah ikut campur dalam pengambilan keputusan ini. Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menyerahkan semuanya kepada perwakilan mereka di MKD. Ketua MKD Surahman Hidayat, satu-satunya wakil PKS mengaku dirinya diberi kebebasan menentukan sikap. "Semua diserahkan ke saya," kata dia.

Berdasarkan pernyataan masing-masing fraksi, setidaknya hanya tiga fraksi yang belum tegas menyatakan Novanto harus disanksi. Tapi dalam politik, semua hal sangat mungkin terjadi mengingat kemungkinan keputusan diambil dengan sistem voting tetap terbuka.

Artinya, suara masing-masing anggota lah yang menentukan keputusan. Bukan tak mungkin mereka yang awalnya mendukung Novanto disanksi justru merubah pandangan dan bersikap sebaliknya dalam sidang pengambilan keputusan sore ini.

Apalagi sidang pengambilan keputusan dipastikan tertutup. Surahman menegaskan pihaknya juga tak akan membocorkan suasana, dinamika dan proses pengambilan keputusan kepada publik. MKD hanya akan mengumumkan hasil.


(OJE)

ICW: Nama Hilang di Dakwaan Setnov Karena KPK Hati-hati

ICW: Nama Hilang di Dakwaan Setnov Karena KPK Hati-hati

7 hours Ago

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) berpendapat hilangnya sejumlah nama politisi yang seb…

BERITA LAINNYA