Basaria Tak Sepakat KPK Diberi Wewenang SP3

Damar Iradat    •    Rabu, 16 Dec 2015 07:52 WIB
capim kpk
Basaria Tak Sepakat KPK Diberi Wewenang SP3
Logo KPK/MI

Metrotvnews.com, Jakarta: Calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Basaria Panjaitan berpendapat wacana pemberian kewenangan mengeluarkan surat perintah penghentia perkara atau (SP3) untuk KPK kurang tepat. Hal tersebut disampaikan Basaria saat melakukan uji kelayakan dan kepatutan bersama Komisi III DPR, Selasa 15 Desember.

SP3, jelas dia, hanya bisa dikeluarkan kepolisian, karena polisi masih diizinkan menyidik kasus dengan satu alat bukti tanpa perlu ada tersangka. Sementara KPK diwajibkan mendapat minimal dua alat bukti dan sudah ada tersangka ketika menyidik.

"Kalau sudah ada dua alat bukti tidak mungkin lagi ada SP3," kata Basariah.

Karena itu pula, perwira kepolisian itu menyebut, KPK harus berhati-hati menetapkan dua alat bukti. KPK tidak akan bisa menetapkan tersangka kalau dua alat bukti benar-benar pasti.

"Beda dengan penyidikan yang dilakukan oleh polisi," ujar dia.

Sebelumnya, Plt pimpinan KPK Johan Budi yang juga menjadi Capim KPK mengatakan, lembaga antikorupsi itu tidak perlu memiliki kewenangan mengeluarkan SP3. Ia menilai KPK selalu bekerja sesuai prosedur yang ada untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka.

"Mengenai SP3, kalau SP3 yang dimaksud berkaitan dengan kurangnya bukti tidak perlu (KPK) memiliki kewenangan SP3," kata Johan Budi saat menjalani uji kepatutan dan kelayakan, kemarin.


(OJE)

Kuasa Hukum Novanto Sebut Dakwaan KPK Bermasalah

Kuasa Hukum Novanto Sebut Dakwaan KPK Bermasalah

10 hours Ago

Pengacara terdakwa kasus korupsi KTP-el Setya Novanto, Maqdir Ismail menuding dakwaan milik KPK…

BERITA LAINNYA