RUU KPK Dibahas dengan Pasal-Pasal Pelemahan

Media Indonesia    •    Rabu, 16 Dec 2015 08:31 WIB
revisi uu kpk
RUU KPK Dibahas dengan Pasal-Pasal Pelemahan
KPK----MI/Panca Syurkani

Metrotvnews.com, Jakarta: Dengan diwarnai perdebatan alot, DPR akhirnya mengesahkan revisi UU Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Rancangan UU Pengampunan Pajak masuk program legislasi nasional (prolegnas) prioritas. Pasal-pasal yang dinilai akan melemahkan KPK pun tetap bercokol di draf RUU.

Pengesahan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan di Kompleks Parlemen, Senayan, kemarin. Rapat sempat dihujani interupsi terutama dari Fraksi Partai Gerindra.

Berdasarkan kesepakatan sebelumnya, RUU KPK tadinya merupakan usulan pemerintah menjadi inisiatif DPR dan RUU Pengampunan Pajak atau tax amnesty yang semula inisiatif DPR menjadi usulan pemerintah.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Firman Soebagyo pun mengatakan masuknya RUU KPK dan RUU Pengampunan Pajak dalam prolegnas sudah menjadi kesepakatan pemerintah dan DPR serta telah melalui pembahasan panjang di Baleg DPR. Karena banyak interupsi dan perdebatan, rapat diskors sekitar satu jam.

Untuk mengakhiri perdebatan dalam rapat lanjutan, Taufik Kurniawan kemudian mengetuk palu mengesahkan RUU KPK dan RUU Pengampunan dalam Prolegnas 2015 atas usulan pemerintah dan DPR. Karena DPR akan reses pada 18 Desember nanti, pembahasan kedua RUU itu akan diteruskan tahun depan jika tahun ini tak selesai. "Seluruh masukan dari fraksi akan menjadi catatan," ujar Taufik.

Dalam draf RUU KPK yang sudah diperbaiki berdasar kesepakatan pemerintah dan DPR, pasal tentang pembatasan usia KPK 12 tahun sejak RUU itu disahkan menjadi UU memang tak ada lagi. Namun, sejumlah pasal yang dinilai bakal mengebiri KPK tetap dipertahankan.

Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu (PDIP) menjelaskan pasal-pasal itu, antara lain KPK masih diberi hak menyadap, tetapi harus dilaporkan ke ketua pengadilan dalam waktu 24 jam. Sebelum menyadap, KPK harus mengantongi dua alat bukti. KPK juga hanya boleh menangani kasus dengan kerugian negara minimal Rp25 miliar. Padahal, selama ini batasan itu hanya Rp1 miliar.


Johan Budi S.P. (Ant.Hafidz M)

Sikap KPK

Plt Wakil Ketua KPK Johan Budi S.P. menegaskan lima pemimpin KPK menolak revisi UU KPK karena masih ada pasal-pasal pelemahan. Menurutnya, pada akhir Oktober silam, KPK menerima surat dari Presiden Joko Widodo untuk meminta pandangan terkait dengan revisi itu.

Dalam surat balasan, KPK menolak pasal bahwa KPK bisa menghentikan penyidikan. KPK juga meminta bisa mengangkat penyelidik dan penyidik independen di luar kepolisian dan kejaksaan. Pembentukan dewan pengawas pun diusulkan hanya mempunyai kewenangan berkaitan dengan etika. "KPK mengusulkan agar pembicaraan revisi UU KPK dilakukan pada akhir 2016 dengan pimpinan yang baru,'' kata Johan di Gedung KPK.

Hal yang sama dilontarkan Plt Ketua KPK Taufiequrachman Ruki. Namun, seusai menghadiri penyerahan Penghargaan Keterbukaan Informasi Badan Publik 2015 di Istana Merdeka, kemarin, Ruki menyatakan lima pemimpin KPK setuju revisi UU KPK.

Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Emerson Yuntho menilai upaya pelemahan KPK berlangsung masif. Hal itu tampak dari kerasnya keinginan untuk merevisi UU KPK dan adanya skenario dalam uji kelayakan capim KPK yang tengah berlangsung di DPR.

"DPR akan memilih capim KPK yang menyetujui revisi UU KPK. Itu yang paling mengerikan. Kalau itu terjadi, ya pelemahan KPK sudah secara otomatis," tandas Emerson.


(TII)

ICW: Nama Hilang di Dakwaan Setnov Karena KPK Hati-hati

ICW: Nama Hilang di Dakwaan Setnov Karena KPK Hati-hati

1 hour Ago

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) berpendapat hilangnya sejumlah nama politisi yang seb…

BERITA LAINNYA