JK Nilai Setya Novanto Melanggar Hukum

Dheri Agriesta    •    Rabu, 16 Dec 2015 19:10 WIB
pencatut nama presiden
JK Nilai Setya Novanto Melanggar Hukum
Wapres Jusuf Kalla,--Foto: Antara/Widodo S Jusuf

Metrotvnews.com, Jakarta: Wakil Presiden Jusuf Kalla melihat nasib Ketua DPR Setya Novanto di sidang etik Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) kian jelas. Selain melanggar etika, Novanto juga melanggar hukum. Novanto sebelumnya pernah terkena sanksi etik karena ikut dalam kampanya bakal calon Presiden Amerika Serikat dari Partai Republik Donald Trump. Waktu itu ia diberi sanksi ringan berupa teguran.

JK menilai, saat itu pelanggaran yang dilakukan Novanto hanya sebatas etika. Berbeda dengan kasus 'papa minta saham', Novanto bersama taipan minyak Muhammad Riza Chalid bertemu dengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin untuk membicarakan perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. Novanto diduga mencatut nama presiden dan wakil presiden untuk memuluskan niatnya.

"Ya melanggar hukum. Karena ada pembicaraan tentang uang. Ada tentang kesepakatan, katakanlah memeras, mengancam," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (16/12/2015).

Dengan adanya bukti itu, lanjut JK, penegak hukum dapat bertindak mengusut kasus ini. Kejaksaan Agung lebih mudah mengusut pelanggaran yang dilakukan mantan Bendahara Umum Partai Golkar itu. "Otomatis (penegak hukum bergerak). Kejaksaan lebih mudah lagi," kata JK.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung belum menaikkan status kasus dugaan pemufakatan jahat yang menyeret Ketua DPR Setya Novanto. Jaksa masih menyelidiki kasus dengan meminta keterangan berbagai pihak.

Jaksa Agung M. Prasetyo mengungkapkan alasan mengapa jajarannya belum juga menetapkan tersangka dalam kasus ini. Salah satunya, enggan terburu-buru. Ketergesa-gesaan, khawatirnya menciptakan kegagalan di pengadilan karena dakwaan yang lemah.

"Kan tidak mudah juga, semuanya juga kita selidiki untuk lebih tahu bagaimana peristiwanya. Jaksa juga kan tidak sembarangan, masih ada hal-hal lain, aspek-aspek lain yang perlu dipenuhi agar tidak lemah. Kita juga tidak mau gagal di awal kan. Jadi semuanya harus sesuai," kata Prasetyo kepada wartawan, di Jakarta, Rabu 16 November 2015.


(MBM)

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

1 week Ago

Uang berasal dari uang pengganti terpidana kasus korupsi proyek KTP-el Andi Agustinus alias And…

BERITA LAINNYA