Metrotvnews.com, Jakarta: Partai Golkar sudah mengantongi satu nama yang bakal mengantikan Setya Novanto sebagai Ketua DPR. Nama itu dihasilkan dari rapat internal DPP Partai Golkar, tadi malam.
"DPP sudah selesai rapat, sudah ada nama baru tadi malam didapat," ujar Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar Firman Soebagyo di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/12/2015).
Meski enggan menyebut nama, namun Wakil Ketua Komisi IV DPR ini mengaku akan mengusulkan rapat paripurna penutupan masa sidang 2015 pada Jumat 17 Desember agar dipimpin Ketua DPR yang baru.
"Kalau memang pimpinan segera rapat, mengirim surat ke partai, partai ke fraksi, akan cepat," kata Firman.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Fadel Muhammad mengklaim dirinya sebagai orang yang bakal ditunjuk oleh Partai Golkar mengantikan Novanto.
Alasan Fadel, empat syarat untuk maju sebagai ketua DPR telah ia kantongi. Selain Fadel, tiga nama yang digadang-gadang bakal duduk di kursi ketua DPR. Mereka adalah Ade Komarudin, Azis Syamsuddin dan Titiek Soeharto.
(KRI)
Partai Golkar akan menentukan kader yang mengisi kursi Ketua DPR melalui rapat pleno pekan depan.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, hingga saat ini pimpinan DPR belum menerima rekomendasi resmi calon ketua DPR yang disera…
Nama-nama calon Ketua DPR masih berkembang.
Hendrawan menyebut yang terpenting sekarang Revisi UU MD3.
Sosok tersebut pernah menjadi pimpinan di alat kelengkapan dewan (AKD) DPR.
Jika terus dibiarkan, kelelahan yang tak tertangani dengan baik dapat mengganggu produktivitas dan m…
Pastikan Anda menghuni rumah yang nyaman dengan melapisi dinding menggunakan cat pelapis anti bocor.
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengakui perlu ada revitalisasi di Taman Nasional Komodo, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.
Anggota Badan Anggaran DPR RI Fraksi Partai NasDem Johnny G Plate mempertanyakan tupoksi anggota DPR mengatur Dana Alokasi Khusus …
Pengurangan penonton perlu dilakukan untuk mencegah hal yang diinginkan, seperti kekacauan di lokasi hingga ancaman keamanan.…
Ada beberapa pembahasan revisi undang-undang yang sulit dituntaskan.
Pengalihan fungsi sertifikat dapat merugikan masyarakat.
Sidang Tanwir Muhammadiyah ini berlangsung di Bengkulu pada 15-17 Februari 2019.
Inas menjelaskan pergantian harus melalui mekanisme pemberhentian Wapres terlebih dahulu.
Acara yang sejatinya menghadirkan dua capres itu hanya dihadiri capres nomor urut 01, Joko Widodo.
Hal ini dilakukan agar masyarakat Ibu Kota memiliki tempat tinggal yang layak.
Gibran menilai keberadaan tagar #UninstallBukalapak lebay.
KPK memanggil Sekretaris Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Neg…
