Dewan Pers: Pasal Yang Dituduhkan ke Metro TV Tidak Tepat

Anggitondi Martaon    •    Kamis, 17 Dec 2015 16:10 WIB
setya novanto polisikan metro tv
Dewan Pers: Pasal Yang Dituduhkan ke <i>Metro TV</i> Tidak Tepat
Ketua bagian Pengaduan dan Hukum Dewan Pers Yosep Stanley Adi Prasetyo. Foto: Ant/Reno Esnir.

Metrotvnews.com, Jakarta: Langkah Setya Novanto melaporkan Pemimpin Redaksi Metro TV Putra Nababan ke Bareskrim Mabes Polri dinilai tidak tepat. Dugaan pelanggaran dalam Pasal KUH Pidana 310 dan 311 juncto Pasal 27 ayat 3 UU Nomor 11 Tahun 2008‎ tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diadukan kepada Putra salah.

Ketua bagian Pengaduan dan Hukum Dewan Pers Yosep Stanley ‎Adi Prasetyo ‎mengatakan, sangkaan melanggar pasal 27 ayat 3 UU IT Nomor 11 Tahun 2008‎ yang digunakan oleh kuasa hukum Setya Novanto, Razman Nasution, salah. Pasal tersebut cocok digunakan menjerat orang yang tidak mempunyai hak untuk menyebarluaskan sebuah informasi. 

"Yang jadi pertanyaan, wartawan itu orang yang berhak atau tidak berhak (menyebarluaskan informasi)?" tanya ‎Stanley dalam diskusi di kantor LBH Pers di Kalibata Timur, Jakarta, Kamis (17/12/2015).

Novanto melaporkan Metro TV lewat penasihat hukumnya Razman Arif Nasution ke Bareskrim Polri. Razman membawa bukti Metro TV sengaja mengaitkan Novanto dalam pembelian pesawat perang amfibi. Padahal, dia menyebut, Novanto tak memiliki kewenangan dalam hal tersebut. "Itu urusan Menteri Pertahanan," ujar Razman.

Pemimpin Redaksi Metro TV Putra Nababan menjelaskan, apa yang disiarkan Metro TV merupakan produk jurnalistik. “Itu kan produk jurnalistik, dibuat sesuai aturan. Ada undang-undangnya juga. Yang membuat UU-nya juga, kan, DPR,” ujar Putra, Selasa, 15 Desember 2015.

Menurut UU Pers No 40 Tahun 1999, kata Putra, ada instrumen yang bisa dimanfaatkan oleh Novanto bila keberatan atas pemberitaan. Salah satunya dengan menggunakan hak jawab. Putra menjelaskan, selama ini pihaknya telah menghubungi Novanto untuk meminta konfirmasi atas berita yang ada. Tapi tidak mendapat jawaban.  

Stanley menjelaskan, berdasarkan Pasal 50 UU KUHP profesi wartawan atau media pemberitaan tidak bisa digugat karena menjalankan amanat undang-undang. Berdasarkan UU 40 tahun 1999 tentang Pers, profesi wartawan atau media pemberitaan disebut sebagai salah satu bentuk menjalankan undang-undang.

"Karena itu pasal itu tidak bisa digunakan untuk wartawan. Saya tidak tau apa logikanya menggunakan pasal itu," terang Stanley.

Selain itu, Stanley mengungkapkan, Pasal KUHP 310 tentang pencemaran nama baik yang diperkarakan tidak tepat. Menurutnya, pasal tersebut tidak bisa ditujukan kepada orang atau lembaga yang menyampaikan informasi yang membela kepentingan umum.

"Wartawan itu ketika menyiarkan terkait, misalnya sidang tertutup MKD, dia menyiarkan itu untuk kepentingan umum atau bukan? Apakah untuk kepentingan dirinya?" kata dia.‎

Stanley menganggap Metro TV tidak melakukan pencemaran nama baik melalui pemberitaan yang berkaitan dengan sidang MKD. "Pasti ketika dia siarkan untuk kepentingan publik, sehingga Pasal 310 tentang penghinaan itu tidak bisa digunakan untuk media," ujar Stanley.


(DOR)

Irvanto Kecewa Divonis 10 Tahun Penjara

Irvanto Kecewa Divonis 10 Tahun Penjara

1 week Ago

Vonis untuk Irvanto Hendra Pambudi dianggap lebih berat ketimbang vonis pelaku-pelaku utama&nbs…

BERITA LAINNYA