Akbar Faizal Sebut NasDem Belum Bersikap soal Kocok Ulang Pimpinan DPR

M Rodhi Aulia    •    Kamis, 17 Dec 2015 17:58 WIB
pengganti setya novanto
Akbar Faizal Sebut NasDem Belum Bersikap soal Kocok Ulang Pimpinan DPR
Akbar Faizal. Foto: Ramdani/MI

Metrotvnews.com, Jakarta: Usulan soal revisi Undang-Undang MPR DPR DPD dan DPRD (MD3) mengemuka. Revisi adalah salah satu upaya agar pimpinan DPR dikocok ulang setelah Setya Novanto mundur dari jabatan Ketua DPR.

Partai NasDem belum bersikap terkait wacana tersebut. Hal itu ditegaskan politikus NasDem Akbar Faizal. Menurutnya, NasDem tak mau ikut-ikutan menggulirkan wacana revisi UU MD3, meski partai tersebut tergabung dengan koalisi pendukung pemerintah.

Seperti diketahui, pimpinan DPR saat ini dikuasai Koalisi Merah Putih, gabungan partai politik oposisi. "Saya atau NasDem tidak akan berbuat jauh. Saya mendengar Fraksi PDI Perjuangan dan PKB yang mau itu. Silakan," kata Akbar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/12/2015).

"NasDem akan berbuat seharusnya," imbuh Akbar. Namun dia enggan merinci pernyataannya itu. 

Setya Novanto, akhirnya mengundurkan diri dari jabatannya, Rabu, 16 Desember petang. Mundurnya Novanto, setelah didesak bertubi-tubi terkait skandal kasus 'papa minta saham'. Posisi yang ditinggalkan Novanto menjadi rebutan.

Terutama, fraksi yang terbentur dengan UU MD3. Fraksi tersebut mengusulkan agar UU MD3 diubah dan dikembalikan bahwa sosok yang berhak menduduki Ketua DPR adalah yang datang dari partai pemenang pemilu legislatif.

Diberitakan sebelumnya, anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Tubagus Hasanuddin mendorong kocok ulang pimpinan DPR. Penggantian seluruh pimpinan DPR ini, kata dia, sesuai dengan logika sehat dalam berbangsa dan bernegara.

"Sekarang bagaimana setelah pimpinan DPR vacum? Saran saya sebaiknya segera kocok ulang sesuai dengan logika sehat dalam berbangsa dan bernegara," kata TB Hasanuddin dalam keterangannya, Rabu 16 Desember.

Pensiunan tentara berpangkat mayjen ini juga mendesak agar Undang-undang tentang MD3 direvisi. Amandemen UU MD3 yang bisa merealisasi kocok ulang pimpinan DPR. Sebab, menurut dia, UU MD3 saat ini merupakan produk rekayasa dan kelicikan yang merusak logika sehat dan tatanan kehidupan berdemokrasi. 


(KRI)