Hakim Perintahkan Jaksa Membuka Rekening Kaligis

Yogi Bayu Aji    •    Kamis, 17 Dec 2015 18:13 WIB
kpk tangkap hakim ptunoc kaligis
Hakim Perintahkan Jaksa Membuka Rekening Kaligis
O.C. Kaligis di persidangan. Foto: MI

Metrotvnews.com, Jakarta: Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi membuka rekening terdakwa kasus suap Otto Cornelis Kaligis. Pemblokiran rekening Kaligis oleh KPK dinilai prematur.

Hakim Tito Suhud mengatakan, dakwaan untuk Kaligis bukan pencucian uang. Karenanya rekening Kaligis bisa dibuka. Hakim juga menolak pernyataan jaksa yang menyebut rekening itu menjadi alat bukti dalam kasus lain.

"Kalau ada rentetan dengan kasus lain, pemblokiran perlu ada jangka waktu," kata Suhud di Pengadilan Tipikor DKI Jakarta, Jalan Bungur Besar, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (17/12/2015).

Suhud menilai pemblokiran rekening Kaligis terburu-buru atau prematur. "Memerintahkan jaksa penuntut umum KPK untuk membuka rekening,"  ujar dia.

Dalam persidangan beberapa waktu lalu, Kaligis mengeluh rekeningnya diblokir. Dia memohon kepada hakim agar rekeningnya dibuka.

Kaligis beralasan, uang yang ada di dalam rekening tersebut menyangkut pembayaran gaji pegawai dan operasional kantor pengacaranya. Bahkan, dia menuntut KPK membayar keperluan kantornya bila rekening tak dibuka.

Kaligis didakwa memberi suap kepada hakim dan panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan 15 ribu dollar Singapura dan USD27 ribu. Duit itu sebagai 'pelicin' agar gugatan yang diajukan kliennya Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo dikabulkan.

Dalam menyuap tiga hakim dan seorang panitera itu, Kaligis didakwa bersama sama dengan anak buahnya M Yagari Bhastara alias Gerry, Gatot Pujo Nugroho dan istri Gatot, Evy Susanti.

Terkait perbuatannya, Kaligis dijerat Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat(1)KUHP.

Pada Rabu 18 November, jaksa menuntut Kaligis 10 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 4 bulan kurungan.


(TRK)