Pemerintah Turunkan Batas Defisit APBD Menjadi 0,1%

   •    Kamis, 17 Dec 2015 21:05 WIB
apbd
Pemerintah Turunkan Batas Defisit APBD Menjadi 0,1%
Ilustrasi dana APBD/Ant.

Metrotvnews.com, Jakarta: Kementerian Keuangan menurunkan batas maksimal defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari  awalnya 0,3 persen menjadi 0,1 persen melalui penerbitan aturan menteri keuangan yang merevisi regulasi sebelumnya.

"Perubahan ini murni karena pertimbangan agar APBD lebih realistis saja. Perkembangan kondisi APBD yang ada perlu dilakukan pembaharuan," kata Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah Boediarso Teguh Widodo sebagaimana dikutip dari Antara di Jakarta, Kamis (17/12/2015).

Perubahan defisit anggaran daerah tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 222/PMK.07/2015 Tentang Batas Maksimal Defisit Kumulatif APBD. PMK tersebut menggantikan aturan sebelumnya, yaitu PMK Nomor 183/PMK.07/2014.

Perubahan peraturan yang mengurangi defisit APBD tersebut, membuat ruang defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015 menjadi lebar, lebih dari 2,7 persen menjadi 2,9 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB).

Kendati demikian, Boediarso membantah bahwa langkah tersebut dilakukan untuk memperlebar ruang defisit APBN. Dia menjelaskan bahwa perubahan dilakukan berdasarkan pantauan pemerintah pusat kepada anggaran daerah selama lima tahun terakhir.

"Neraca anggaran rata-rata yang ditetapkan juga selalu defisit, tapi realisasinya selalu surplus," ujarnya.

Boediarso mengatakan APBD pada 2010 ditetapkan defisit 0,65 persen tapi realisasinya surplus 0,15 persen. Yang juga terjadi pada tahun-tahun berikutnya yaitu 2012 (anggaran defisit 0,49 persen realisasi surplus 0,39 persen).

Pada 2013 anggaran defisit 0,48 persen dan realisasi surplus 0,13 persen, sedangkan pada 2014 anggaran defisit 0,58 persen dan realisasi surplus 0,35 persen.

"Sementara tahun 2015 APBD diprediksi surplus 0,41 persen, padahal anggarannya ditetapkan defisit 0,53 persen," ucapnya.

Tak hanya defisit, Boediarso melanjutkan, realisasi pinjaman APBD juga selalu meleset dari target. Dia menegaskan bahwa batas maksimal defisit APBD yang dipersempit tetap memberi ruang kepada daerah untuk memberikan stimulus fiskal bagi perekonomian daerah.

Boediarso mengakui bahwa langkah perubahan tersebut baru dilakukan pertama kali oleh pemerintah dalam tahun berjalan. Dia mengatakan hal itu merupakan tradisi baru yang dilakukan pemerintah untuk mengkaji ulang perkembangan aliran kas anggaran daerah secara periodik.

"Dulu memang tidak pernah diubah. Jadi deviasinya terlalu jauh," ujar dia.

Untuk tahun depan, Boediarso mengatakan ketentuan batas maksimal defisit APBD akan mengacu PMK sebelumnya 0,3 persen. Kendati demikian, dia mengatakan, tidak tertutup kemungkinan bahwa hal tersebut akan direvisi sesuai perkembangan aliran kas daerah.



(SAW)

Bacakan Pledoi, Andi Narogong Minta Maaf

Bacakan Pledoi, Andi Narogong Minta Maaf

24 minutes Ago

Jakarta: Terdakwa korupsi pengadaan KTP elektronik tahun anggaran 2011-2013 Andi Narogong memba…

BERITA LAINNYA