Politisi PDIP: Usut Keterlibatan Militer di Pilkada Kepri

Mohammad Adam    •    Kamis, 17 Dec 2015 22:31 WIB
pilkada serentak
Politisi PDIP: Usut Keterlibatan Militer di Pilkada Kepri
Ilustrasi/Metrotvnews.com

Metrotvnews.com, Jakarta: Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Markas Besar TNI menindaklanjuti laporan dugaan keterlibatan militer di Pemilihan Gubernur Kepulauan Riau.

"Kami sudah melaporkan ke Bawaslu dan Bawaslu sedang memverifikasi laporan tersebut," ujar Ketua DPP PDIP Trimedya Panjaitan saat diminta tanggapannya terkait dugaan keterlibatan TNI dalam pilkada, di Jakarta, Kamis (17/12/2015).

Terkait masalah di Riau, Trimedya mengatakan tim hukum dari DPP PDIP sudah diterjunkan ke lapangan untuk menyelidiki laporan dugaan keterlibatan militer dalam pilkada. Trimedya mengatakan ketua pimpinan daerah PDIP di Riau sebelumnya melaporkan dugaan keterlibatan militer dalam pilkada.

Berdasarkan hasil penelusuran di lapangan, lanjut Trimedya, tim menemukan adanya indikasi keterlibatan sejumlah oknum tentara dalam Pilkada Riau. "Temuan-temuan di lapangan memperlihatkan indikasi keterlibatan militer," ujar Trimedya. Menurutnya, dugaan keterlibatan militer dalam pilkada bukan isapan jempol.

Sebab, kata Trimedya, Presiden Joko Widodo juga telah mengingatkan TNI untuk tidak bermain politik praktis. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Pimpinan TNI di Markas Besar TNI, Jakarta, Rabu, 16 Desember.

Dalam sambutannya, Jokowi meminta TNI tunduk dan loyal kepada presiden sebagai sebagai panglima tertinggi TNI, serta tidak bermain politik praktis. "Jadi memang ada landasan presiden bicara seperti itu. TNI dan Polri harus netral," kata Trimedya menegaskan.

Seperti diketahui, tim hukum DPP PDIP menemukan dugaan intimidasi oleh sejumlah tentara terhadap pengurus PDIP pada Rabu, 9 Desember, di Kecamatan Bengkong, Batam.

Dalam laporan tim hukum PDIP, sejumlah anggota TNI tiba-tiba menangkap Alex yang merupakan pengurus cabang PDIP dan juga koordinator saksi pilkada 2015 sebelum pilkada digelar. Akibat penangkapan itu, persiapan saksi-saksi pilkada menjadi terganggu.

Trimedya mengatakan Markas Besar TNI harus menindaklanjuti perintah Jokowi supaya menjaga tidak ada petinggi atau prajurit TNI tidak bermain politik praktis. "Pernyataan Presiden harus ditindaklanjuti," ujar Trimedya.

Di samping itu, kata Trimedya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo juga harus memanggil petinggi militer di daerah yang pada pilkada lalu diduga terdapat keterlibatan militer. "Segera panggil mulai dari pangdam (kodam) hingga dandim (kodim) dan danramil (koramil)," ujarnya.

Trimedya juga meminta Bawaslu untuk segera menindaklanjuti laporan PDIP terkait dugaan keterlibatan militer dalam Pilkada Riau. "Bawaslu harus melihat ini secara baik dan menindaklanjutinya. Entah apakah diperlukan penghitungan ulang atau pemilihan ulang. Sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku saja," tutur Trimedya.


(UWA)