Ini Temuan Pansus Angket Pelindo II Atas Kesalahan Rini dan Lino

Al Abrar    •    Jumat, 18 Dec 2015 03:10 WIB
pelindo ii
Ini Temuan Pansus Angket Pelindo II Atas Kesalahan Rini dan Lino
Ketua Pansus Pelindo II Rieke Diah Pitaloka (kanan) menyerahkan laporan sementara Pansus Pelindo II. Ant/M Agung Rajasa.

Metrotnews.com, Jakarta: Pansus Angket Pelindo II menemukan sejumlah fakta bahwa proses perpanjangan kontrak Pelindo II dengan Hutchinson Port Holding (HPH) menyalahi aturan. Hal itu disampaikan Ketua Pansus Angket Pelindo II Rieke Diah Pitaloka dalam laporannya di Rapat Paripurna.

"Pansus mendapat temuan yang mencengangkan bahwa Menteri BUMN Rini Soemarno berdalih tidak mengetahui tentang hukum perpanjangan Kontrak Pelindo II dengan HPH," kata Rieke di ruang Paripurna, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/12/2015).

Namun yang lebih mencengangkan, Rini malah berani mengeluarkan ijin prinsip. Sementara ijin prinsip itu merupakan suatu nomenklatur yang tidak dikenal dalam hukum perundang-undangan BUMN.

"Ijin prinsip tersebut dikeluarkan Meneg BUMN pada tanggal 9 Juni 2015. Padahal, menteri-menteri yang lain, Meneg BUMN dan Menteri Perhubungan pada pemerintahan sebelumnya, maupun Menteri Perhubungan yang saat ini menjabat telah melayangkan surat menolak perpanjangan kontrak tersebut," kata Rieke.

Rieke menyebut sejumlah menteri melakukan penolakan karena belum diperolehnya konsesi dari Otoritas Pelabuhan oleh Pelindo II, sebagaimana perintah UU 17/2008 tentang Pelayaran. Apalagi JICT sendiri belum memperoleh ijin usaha pelabuhan.

"Dalam rapat pansus Meneg BUMN Rini Soemarno berdalih, bahwa ijin prinsip yang dikeluarkannya mensyaratkan kepemilikan saham Pelindo II harus 51%," tegas Rieke.

Karena itu, Pansus Pelindo II mendapatkan fakta bahwa baik Meneg BUMN maupun Dirut Pelindo II RJ Lino telah bertindak dengan tidak memenuhi azas-azas umum pemerintahan yang baik.

Bahkan sambung Rieke Keduanya tidak mematuhi, Keputusan Mahkamah Konstitusi, UU 17/2008, UU 17/2003/, UU 19/2003, UU No. 1/2004 dan UU Anti KKN, dan Peraturan Perundangan terkait lainnya, termasuk mengabaikan keputusan Panja Aset BUMN DPR RI.

"Ketidakpatuhan ini bisa menjadi benih karut marutnya politik nasional dan membuka jalan melemahnya kewibawaan pemerintah terhadap kekuatan kapital," tutup Rieke.


(DRI)