Terima Suap Kaligis, Ketua PTUN Medan Dihukum Dua Tahun Penjara

Yogi Bayu Aji    •    Jumat, 18 Dec 2015 03:20 WIB
tipikor
Terima Suap Kaligis, Ketua PTUN Medan Dihukum Dua Tahun Penjara
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan, Sumatera Utara non aktif Tripeni Irianto Putro menunggu sidang dengan agenda pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (17/12). Ant/Wahyu Putro

Metrotvnews.com, Jakarta: Ketua Hakim PTUN Medan Tripeni Irianto Putro dijatuhi hukuman dua tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 2 bulan kurungan. Dia terbukti bersalah menerima suap dari Pengacara Otto Cornelis Kaligis.

"Mengadili, menyatakan terdakwa berbukti bersalah dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Menjatuhkan, pidana penjara 2 tahun penjara dan denda 200 juta bila tidak bisa membayar diganti dua bulan kurungan," kata Ketua Majelis Hakim Saiful Arif di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi DKI Jakarta, Jalan Bungur Besar, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (17/12/2015).

Tripeni sebelumnya diketahui dituntut empat tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider lima bulan kurungan. Sebagai justice collaborator, Tripeni menerima putusan hakim dan tak akan mengajukan banding terhadap putusan dua tahun penjara itu.

Kasus suap ini bermula pada pertengahan April ketika O.C Kaligis menemui Tripeni. Kaligis berkonsultasi terkait permohonan yang akan diajukan terkait pengujian kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara atas penyelidikan tentang terjadinya dugaan tindak pidana korupsi dana bantuan sosial, Bantuan Daerah Bawahan (BDB), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH), dan penyertaan modal pada sejumlah BUMD pada Pemerintah Provinsi Sumut.

Tripeni mempersilakan Kaligis mengajukan permohonan. Namun kemudian, dia menerima duit SGD5 ribu yang dikemas dalam amplop.

Usai penerimaan itu, Tripeni kembali mendapatkan duit USD10 ribu. Duit diberikan oleh Kaligis setelah Tripeni diminta menjadi hakim yang menangani perkara yang diajukan Kaligis.

Selanjutnya pada 7 Juli 2015, Tripeni mengabulkan permohonan O.C. Kaligis untuk sebagian. Kemudian, pada 9 Juli Tripeni menerima duit USD5 ribu melalui M. Yagari Bhastara.

Atas perbuatannya, Tripeni melanggar Pasal 12 huruf c UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaiman telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.


(DRI)