Lalu Lintas

Larangan Ojek Online, Ditegaskan Surat Pemberitahuan Kemenhub

Ainto Harry Budiawan    •    Jumat, 18 Dec 2015 08:34 WIB
gojek
Larangan Ojek Online, Ditegaskan Surat Pemberitahuan Kemenhub
Ojek online dianggap tak sesuai peraturan. Dok. MI

Metrotvnews.com, Jakarta: Setelah sejak beberapa waktu lalu mengundang perdebatan tentang legal tidaknya layanan ojek berbasis online, kini pemerintah resmi memutuskan bahwa ojek online tersebut dilarang.

Alasannya? Kendaraan roda dua bukanlah untuk mengangkut penumpang atau digunakan sebagai angkutan umum. Bahkan praktik ojek online dianggap menyalahi peraturan pemerintah.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Djoko Sasono mengatakan, pelarangan ini tertuang dalam Surat Pemberitahuan Nomor UM.3012/1/21/Phb/2015, yang telah ditandatangi Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan sembilan November 2015.

"Sehubungan dengan maraknya kendaraan bermotor bukan angkutan umum dengan menggunakan aplikasi internet untuk mengangkut orang dan atau barang, perlu diambil langkah bahwa pengoperasiannya dilarang," kata Djoko.

Djoko menambahkan, ketentuan kendaraan umum harus minimal beroda tiga, berbadan hukum dan memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum. 

Berbagai komentar pun muncul akibat keputusan yang melarang ojek online ini. Salah satunya Lingga Yuliana yang mengaku kecewa dan berharap pemerintah memberikan jalan keluar.

"Angkutan umum saja sekarang banyak yang tidak layak dan rusak, harus dicari win-win solution mengenai masalah ini. Jangan asal larang saja, kasihan driver ojek online ini nanti," paparnya.

Semoga ketemu jalan keluarnya.


(UDA)