Netizen Hujat Pelarangan Ojek Online

Arga sumantri    •    Jumat, 18 Dec 2015 09:07 WIB
gojek
Netizen Hujat Pelarangan Ojek Online
Foto Twitter

Metrotvnews.com, Jakarta: Netizen menghujat keputusan Kementerian Perhubungan yang melarang ojek online beroperasi. Selain menambah pengangguran di Indonesia, keputusan itu menghambat mobilitas warga.
 
Tanda pagar #SaveGojek menjadi topik yang paling banyak dibicarakan (trending topic) para pengguna media sosial Twitter, Jumat pagi. Informasi larangan ojek online seperti GoJek, Grab Bike, Blue Jek, dan sejenisnya membuat netizen mengecam kebijakan itu.
 
"Jadi alternatif penganti GoJek apa? Cuma bisa ngelarang tanpa kasih solusi. Repot lagi #savegojek," kicau akun @hari_w, Jumat (18/12/2015).
 
Protes juga datang dari pemilik akun @FitriDarlina, "Kalo GoJek dilarang emang bapak mau antar jemput makanan, dokumen dan badan saya? #SaveGojek,"
 
Kebijakan Kemenhub itu dinilai mengakibatkan pengangguran bertambah. "Memangnya pemerintah sudah bisa menyediakan lowongan pekerjaan layak sebagai penggantinya? #savegojek," ungkap pemilik akun @neneng_hasanah yang juga diteruskan pada akun @kemenhub151
 
Sejumlah netizen, bahkan mengaitkan kebijakan larangan ojek berbasis online itu sebagai bentuk pengalihan isu.
 
"Gara-gara sibuk ngurusin Ongen, jadi lupa hari ini ketua KPK dipilih, ketua DPR dipilih, GoJek dilarang, mamam tuh trending topic," cuit akun @nashmuhammad.
 
Senada dengan @nashmuhammad, pengguna twitter lainnya, @twitwidi juga punya pandangan serupa. "Entah pengalihan isu, entah apapun. Netizen masih disediakan bahan untuk diributkan. Silahkan,"
 
Ojek berbasis online dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan.
 
Kementerian Perhubungan secara resmi melarang layanan transportasi berbasis aplikasi di Indonesia. Larangan tersebut tertuang dalam Surat Pemberitahuan Nomor UM.3012/1/21/Phb/2015 yang ditandatangani oleh Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan tertanggal 9 November 2015.
 
Surat pemberitahuan tersebut juga ditujukan untuk Korps Lalu Lintas Polri serta para kapolda dan gubernur di seluruh Indonesia.
 
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Djoko Sasono mengatakan bahwa pengoperasian ojek dan taksi sejenis Uber tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.


(FZN)