82% Netizen Tak Setuju Larangan Ojek Online

   •    Jumat, 18 Dec 2015 09:42 WIB
gojek
82% Netizen Tak Setuju Larangan Ojek Online

Metrotvnews.com, Jakarta: Sebanyak 82 persen dari 1622 netizen pengguna media sosial Twitter tidak setuju Kementerian Perhubungan melarang operasional ojek berbasis online. Hal itu terungkap dari hasil polling yang dilakukan Metrotvnews.com melalui akun @Metro_TV sejak 10 jam lalu.
 
Melalui akun twitternya, Metrotvnews.com mengajak pengguna Twitter memberikan votenya terkait layanan ojek dan taksi online yang resmi dilarang beroperasi oleh Kemenhub. Netizen cukup memilih setuju atau tidak setuju dengan ketetapan itu.
 
Sejak dibuka 10 jam lalu, hasilnya 82 persen dari 1622 netizen yang memberi vote tidak setuju dengan larangan itu. Hanya 18 persen vote yang menyatakan setuju. Polling ini masih terus berlangsung hingga 14 jam ke depan.
 
Netizen menghujat keputusan Kementerian Perhubungan yang melarang ojek online beroperasi. Selain menambah pengangguran di Indonesia, keputusan itu menghambat mobilitas warga.
 
Tanda pagar #SaveGojek menjadi topik yang paling banyak dibicarakan (trending topic) para pengguna media sosial Twitter, Jumat pagi. Informasi larangan ojek online seperti GoJek, Grab Bike, Blue Jek, dan sejenisnya membuat netizen mengecam kebijakan itu.
 
Protes datang dari pemilik akun @FitriDarlina, "Kalo GoJek dilarang emang bapak mau antar jemput makanan, dokumen dan badan saya? #SaveGojek,"
 
Kebijakan Kemenhub itu dinilai mengakibatkan pengangguran bertambah. "Memangnya pemerintah sudah bisa menyediakan lowongan pekerjaan layak sebagai penggantinya? #savegojek," ungkap pemilik akun @neneng_hasanah yang juga diteruskan pada akun @kemenhub151.
 
Kementerian Perhubungan secara resmi melarang layanan transportasi berbasis aplikasi di Indonesia. Larangan tersebut tertuang dalam Surat Pemberitahuan Nomor UM.3012/1/21/Phb/2015 yang ditandatangani oleh Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan tertanggal 9 November 2015.
 
Surat pemberitahuan tersebut juga ditujukan untuk Korps Lalu Lintas Polri serta para kapolda dan gubernur di seluruh Indonesia.
 
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Djoko Sasono mengatakan bahwa pengoperasian ojek dan taksi sejenis Uber tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.
 


(FZN)