Didukung Presiden, Gojek Malah Dilarang Kemenhub

Fauzan Hilal    •    Jumat, 18 Dec 2015 10:08 WIB
gojek
Didukung Presiden, Gojek Malah Dilarang Kemenhub
Foto:www.gojek.com

Metrotvnews.com, Jakarta: Keputusan Kemneterian Perhubungan yang melarang pengoperasian ojek berbasis online dan taksi sejenis Uber menuai kontroversi. Pasalnya, Presiden Joko Widodo akan menjadikan Gojek sebagai model bisnis ekonomi digital Indonesia.
 
Seperti diketahui, pada September 2015, Presiden Joko Widodo mengaundang pengemudi GoJek untuk makan siang di Istana. Saat itu Presiden Jokowi mengapresiasi aplikasi GoJek yang dilahirkan Chief Executive Officer (CEO) Gojek, Nadiem Makarim. Jokowi senang dengan model bisnis GoJek.
 
Jokowi juga meminta pendiri Nadiem membuat aplikasi lain yang dapat membantu petani dan nelayan. “Ekonomi tradisional kita perlu sentuhan aplikasi yang memudahkan mereka untuk menerima informasi secepatnya. Saya kira GoJek sangat bagus dan kreatif sekali," kata Jokowi, Selasa 4 Agustus.
 
Pada Oktober 2015, Jokowi dan Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara mengajak eksekutif GoJek ke Amerika Serikat dan kunjungi Silocon Valley serta bertemu petinggi Google. Pemerintah akan menjadikan Gojek model bisnis ekonomi digital Indonesia. Saat itu, Indonesia menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Google sebagai bentuk incubator pengembangan ekonomi digital.
 
Keputusan mengejutkan dikeluarkan Kementerian Perhubungan pada 17 desember 2015. Kementerian Perhubungan secara resmi melarang layanan transportasi berbasis aplikasi di Indonesia. Larangan tersebut tertuang dalam Surat Pemberitahuan Nomor UM.3012/1/21/Phb/2015 yang ditandatangani oleh Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan tertanggal 9 November 2015.
 
Surat pemberitahuan tersebut juga ditujukan untuk Korps Lalu Lintas Polri serta para kapolda dan gubernur di seluruh Indonesia.
 
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Djoko Sasono mengatakan, pengoperasian ojek dan taksi sejenis Uber tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.


(FZN)