Transportasi Online Dilarang

Jokowi: Jangan Karena Aturan Rakyat Menderita

Desi Angriani    •    Jumat, 18 Dec 2015 11:35 WIB
gojek
Jokowi: Jangan Karena Aturan Rakyat Menderita
Presiden Jokowi--Antara/Widodo S Jusuf

Metrotvnews.com, Jakarta: Kementerian Perhubungan melarang moda transportasi berbasis aplikasi daring (online) beroperasi. Aturan tersebut dinilai membuat rakyat menderita.

"Ojek, Go-Jek dan lain-lain itu hadir karena dibutuhkan rakyat. Karena trasportasi massal masih buruk. Jangan karena aturan rakyat menderita," kata Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Jumat (18/12/2015).

Dia menambahkan, agar aturan yang dibuat oleh pemerintah tidak mengekang kreatifitas. "Aturan itu kita yang bikin, jangan sampai mengekang inovasi," kata Jokowi.

Larangan transportasi berbasis daring (online) beroperasi karena dinilai tidak memenuhi ketentuan sebagai angkutan umum.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Djoko Sasono mengatakan pelarangan beroperasi tersebut tertuang dalam Surat Pemberitahuan Nomor UM.3012/1/21/Phb/2015 yang ditandatangani Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, tertanggal 9 November 2015.

"Sehubungan dengan maraknya kendaraan bermotor bukan angkutan umum dengan menggunakan aplikasi internet untuk mengangkut orang dan/atau barang, perlu diambil langkah bahwa pengoperasiannya dilarang," kata Djoko.

Djoko mengatakan surat tersebut ditujukan untuk Korps Lalu Lintas Polri, Kapolda dan Gubernur di seluruh Indonesia. Dia menjelaskan pengoperasian ojek dan Uber Taksi tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.

Djoko mengaku pihaknya tidak masalah dengan bisnis "start-up" (pemula) namun menjadi bermasalah apabila menggunakan angkutan pribadi untuk angkutan umum yang tidak berizin dan tidak memenuhi ketentuan hukum.

"Apapun namanya, pengoperasian sejenis, Go-Jek, Go-Box, Grab Bike, Grab Car, Blue Jek, Lady-Jek, dilarang," kata Djoko.


(YDH)