KPK Tahan Bupati Musi Banyuasin dan Istri

Achmad Zulfikar Fazli    •    Jumat, 18 Dec 2015 18:15 WIB
kasus korupsi
KPK Tahan Bupati Musi Banyuasin dan Istri
Pahri Azhari. Foto: MI/Rommy Pujianto

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Bupati nonaktif Musi Banyuasin Pahri Azhari dan istrinya yang juga anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Lucianty.

Keduanya merupakan tersangka kasus dugaan suap pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Musi Banyuasin tahun anggaran 2014 dan Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Musi Banyuasin tahun anggaran 2015.

Usai menjalani pemeriksaan sekitar tujuh jam, Pahri dan Lucianty keluar gedung lembaga antikorupsi ini sekira pukul 16.20 WIB. Mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK, keduanya enggan menjawab pertanyaan wartawan.

Pelaksana harian Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati mengatakan keduanya akan ditahan untuk kepentingan penyelidikan selama 20 hari di Rumah Tahanan (Rutan) Polda Metro Jaya.

"Mereka ditahan di Rutan Polda Metro Jaya," kata Yuyuk saat dikonfirmasi, Jumat (18/12/2015).

Suap kasus ini bermula ketika Riamon Iskandar, Darwin AH, Islan Hanura, dan Aidil Fitri selaku unsur pimpinan DPRD memutuskan meminta uang sebesar Rp20 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk kelancaran pengesahan APBD dan LKPJ.

Angka Rp20 miliar didapat atas penghitungan satu persen dari total belanja modal Rp2 triliun.

Delapan ketua fraksi di DPRD Muba juga disebut ikut meminta suap. Mereka adalah Ujang Amin (Fraksi PAN), Bambang Karyanto (Fraksi PDIP), Jaini (Fraksi Golkar), Adam Munandar (Fraksi Gerindra), Parlindungan Harahap (Fraksi PKB), Depy Irawan (Fraksi Nasional Demokrat), Iin Pebrianto (Fraksi Demokrat), dan Dear Fauzul Azim (Fraksi PKS).

Bambang Karyanto didapuk sebagai koordinator. Dia kemudian menyampaikan kesepakatan tersebut kepada Pahri melalui Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Syamsudin Fei dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Faisyar.

Bambang kemudian melobi jumlah penyetoran duit lewat istri Bupati Pahri yang juga anggota DPRD Sumatera Selatan, Lucianty. Namun, Luci hanya menyanggupi Rp13 miliar sehingga kesepakatan belum terucap kedua pihak.

Bambang dan Adam beserta pimpinan DPRD kembali berunding. Mereka sepakat meminta Luci untuk menyetor duit senilai RP11,5 miliar untuk 33 anggota DPRD, Rp3,6 miliar untuk delapan ketua fraksi, Rp1,65 miliar untuk tiga Wakil Ketua DPRD, dan Rp750 juta untuk Ketua DPRD.

Kedua pihak pun sepakat berjumpa mencari titik temu pada 9 Februari 2015 di rumah dinas Pahri. Luci menjamin duit untuk anggota dewan dapat segera diambil. Uang muka suap senilai Rp2,65 miliar lalu disetor untuk sejumlah anggota legislatif.

Sebelum pengesahan APBD pada April 2015, pimpinan kembali meminta setoran duit suap. Pahri dan Luci menyetujui dan sebagian duit suap diberikan lagi pada 19 Juni 2015 oleh Syamsuddin beserta Faisyar. Namun, pelunasan tak pernah terjadi. Syamsuddin dan Fasyar keburu dicokok dalam operasi tangkap tangan penyidik KPK di rumah Bambang Karyanto, Palembang, pada 19 Juni 2015.

Bambang Karyanto, Adam Munandar, Syamsudin Fei dan Faisyar yang tertangkap KPK kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Bupati Pahri dan istri Lucianty ikut terseret dalam proses hukum kasus suap dan menjadi tersangka pada 14 Agustus lalu.

Dalam pengembangannya, empat pimpinan DPRD Muba kemudian dijadikan tersangka pada 21 Agustus. Mereka adalah Ketua DPRD Riamon Iskandar, serta tiga wakil ketua DPRD, Darwin A.H., Islan Hanura, Aidil Fitri.


(KRI)

Irvanto Kecewa Divonis 10 Tahun Penjara

Irvanto Kecewa Divonis 10 Tahun Penjara

1 week Ago

Vonis untuk Irvanto Hendra Pambudi dianggap lebih berat ketimbang vonis pelaku-pelaku utama&nbs…

BERITA LAINNYA