Pemerintah Minta Transportasi Online Kembali Ditata

Desi Angriani    •    Jumat, 18 Dec 2015 21:59 WIB
ojek online
Pemerintah Minta Transportasi Online Kembali Ditata

Metrotvnews.com, Jakarta: Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki mengatakan, pemerintah mendukung perkembangan transportasi berbasis daring (online) di Tanah Air. Namun diperlukan penataan yang komprehensif agar moda transportasi ini layak bagi masyarakat.

"Transportasi online ini harus ditata supaya betul layak jadi sarana transportasi," ujar Teten seusai berbincang dengan CEO PT Go-Jek Indonesia Nadiem Makarim di Gedung Bina Graha, Jalan Veteran, Jakarta, Jumat (18/12/2015).

Penataan yang dimaksud Teten berupa registrasi dan penyimpanan data secara formal. Termasuk asuransi bagi penumpang maupun pengemudi hingga pelatihan safety driving untuk semua pengemudi.

"Dari aspek keselamatan penumpang, asuransinya. Tadi saya kira banyak masukan dari Nadiem bagaimana menata transportasi informal ini," imbuh pegiat antikorupsi ini.

Sebelumnya, Bos Gojek menyambangi kantor Teten untuk menyampaikan rasa terima aksih kepada pemerintah atas pencabutan larangan penggunaan transportasi berbasis daring (online).

"Saya ingin bilang dulu adalah rasa terima kasih saya dengan kabinet Jokowi-JK untuk membatalkan pelarangan terhadap ojek maupun taxi online," kata Nadiem.

Larangan transportasi berbasis daring (online) beroperasi karena dinilai tidak memenuhi ketentuan sebagai angkutan umum. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Djoko Sasono mengatakan pelarangan beroperasi tersebut tertuang dalam Surat Pemberitahuan Nomor UM.3012/1/21/Phb/2015 yang ditandatangani Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, tertanggal 9 November 2015.

"Sehubungan dengan maraknya kendaraan bermotor bukan angkutan umum dengan menggunakan aplikasi internet untuk mengangkut orang dan/atau barang, perlu diambil langkah bahwa pengoperasiannya dilarang," kata Djoko.

Djoko mengatakan surat tersebut juga ditujukan untuk Korps Lalu Lintas Polri, Kapolda dan Gubernur di seluruh Indonesia. Dia menjelaskan pengoperasian ojek dan uber taksi tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan.

Djoko mengaku pihaknya tidak masalah dengan bisnis "start-up" (pemula) namun menjadi bermasalah apabila menggunakan angkutan pribadi untuk angkutan umum yang tidak berizin dan tidak memenuhi ketentuan hukum.

"Apapun namanya, pengoperasian sejenis, Go-Jek, Go-Box, Grab Bike, Grab Car, Blue Jek, Lady-Jek, dilarang," kata Djoko.



(MEL)

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

4 days Ago

Uang berasal dari uang pengganti terpidana kasus korupsi proyek KTP-el Andi Agustinus alias And…

BERITA LAINNYA