Jelang Awal Tahun, RAPBD Batu Belum Disahkan

Miski    •    Jumat, 18 Dec 2015 22:54 WIB
Jelang Awal Tahun, RAPBD Batu Belum Disahkan
Ilustrasi. Foto: Antara

Metrotvnews.com, Batu: Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2016 Kota Batu, Jawa Timur, belum disahkan hingga sekarang. Padahal, RAPBD sudah selesai dibahas dan disetujui anggota dewan. Pemerintah Kota Batu dan DPRD pun saling lempar tanggung jawab.

Pemerintah Kota Batu sudah berkonsultasi ke Kementerian Keuangan dan Menteri Dalam Negeri. Dengan harapan tidak dijatuhi sanksi dan mendapat tambahan waktu pengesahan RAPBD.

Ketua DPRD Kota Batu, Cahyo Edi Purnomo, mengakui pihaknya sudah selesai membahas RAPBD bersama pemerintah. Saat ini tinggal disahkan dan diajukan ke Gubernur Jawa Timur dan Mendagri. Ia justru mempertanyakan sikap pemerintah yang tidak terbuka, sehingga pembahasan RAPBD terkesan ekslusif.

Menurut dia, apabila ada penyelarasan dan perubahan anggaran, sesuai aturan harus atas kesepakatan tim anggaran dan badan anggaran.

"Jika diselaraskan sendiri, otomatis tidak bisa. Harus dibahas kembali bersama banggar, bukan lantas meminta disahkan, itu menyalahi aturan," kata dia, saat dihubungi Metrotvnews.com, Jumat (18/12/2015).

Molornya pembahasan RAPBD menjadi catatan tersendiri bagi anggota dewan. Kondisi ini semakin mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap dewan.

"Sekalipun posisi kami sesuai prosedur dan aturan, tapi masyarakat akan menilai kami negatif. Kami malu dengan rakyat, pemkot seharusnya juga malu," kata politisi PDIP itu.

Wakil Wali Kota Batu, Punjul Santoso, enggan berkomentar banyak perihal RAPBD. Ia membenarkan jika sudah berkonsultasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri.

"Belum, belum dijadwalkan ulang. Masih proses penyelarasan. Kami harap dewan mau kerja sama," kata mantan anggota DPRD ini.

APBD 2016 sekitar Rp846 miliar dengan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 104 miliar. Program unggulan seperti pendidikan gratis, pertanian yang mendunia, hingga pariwisata mendapat suplai anggaran lebih besar.
(UWA)