Bos Gojek Sampaikan Terima Kasih ke Pemerintah

Desi Angriani    •    Jumat, 18 Dec 2015 22:57 WIB
ojek online
Bos Gojek Sampaikan Terima Kasih ke Pemerintah

Metrotvnews.com, Jakarta: Seusai pencabutan larangan penggunaan transportasi berbasis daring (online), CEO PT Go-Jek Indonesia Nadiem Makarim langsung menyambangi Kompleks Istana Kepresidenan.

Nadiem datang seorang diri pukul 19.30 WIB. Dia tampak berjalan menuju Kantor Kepala Staf Kepresidenan. Kedatangan Nadiem ke kantor Teten Masduki untuk menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan pemerintah terhadap bisnis transportasi online.

"Saya ingin bilang dulu adalah rasa terima kasih saya dengan kabinet jkw-jk untuk membatalkan pelarangan terhadap ojek maupun taxi online. Seluruh 200 ribu driver gojek tentunya dari teman-teman yang lain pasti berterima kasih yang luar biasa atas keputusan hari ini," ujar Nadiem di Gedung Bina Graha, Jalan Veteran, Jakarta, Jumat (18/12/2015).

Dalam pertemuan selama satu jam itu, Pria lulusan Universitas Harvard ini juga memberikan masukan terhadap penataan sektor transportasi online di Indonesia. Salah satunya dengan melakukan registrasi dan penyimpanan data formal. Gojek, kata dia juga memberikan asuransi terhadap penumpang maupun pengemudi. Disamping itu, pelatihan safety driving untuk semua pengemudi perlu dilakukan.

"Ada beberapa hal atau input lain yang kita bicarakan, semuanya topiknya adalah sangat positif," tutup dia.

Larangan transportasi berbasis daring (online) beroperasi karena dinilai tidak memenuhi ketentuan sebagai angkutan umum. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Djoko Sasono mengatakan pelarangan beroperasi tersebut tertuang dalam Surat Pemberitahuan Nomor UM.3012/1/21/Phb/2015 yang ditandatangani Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, tertanggal 9 November 2015.

"Sehubungan dengan maraknya kendaraan bermotor bukan angkutan umum dengan menggunakan aplikasi internet untuk mengangkut orang dan/atau barang, perlu diambil langkah bahwa pengoperasiannya dilarang," kata Djoko.

Djoko mengatakan surat tersebut juga ditujukan untuk Korps Lalu Lintas Polri, Kapolda dan Gubernur di seluruh Indonesia. Dia menjelaskan pengoperasian ojek dan uber taksi tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan.

Djoko mengaku pihaknya tidak masalah dengan bisnis "start-up" (pemula) namun menjadi bermasalah apabila menggunakan angkutan pribadi untuk angkutan umum yang tidak berizin dan tidak memenuhi ketentuan hukum.

"Apapun namanya, pengoperasian sejenis, Go-Jek, Go-Box, Grab Bike, Grab Car, Blue Jek, Lady-Jek, dilarang," kata Djoko.


(MEL)

Hakim Tegur Irvanto

Hakim Tegur Irvanto

11 hours Ago

Hakim Yanto menyebut, Irvanto memang berhak membantah keterangan para saksi. Namun demikian, Ir…

BERITA LAINNYA