Feed In Tarif Solusi Percepatan Pengembangan Panas Bumi

Ade Hapsari Lestarini    •    Sabtu, 19 Dec 2015 13:00 WIB
panas bumi
<i>Feed In</i> Tarif Solusi Percepatan Pengembangan Panas Bumi
Ilustrasi (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)

Metrotvnews.com, Jakarta: Pelaku bisnis pengembangan panas bumi mendukung rencana pemerintah menerapkan skema feed in tarif dalam pembelian listrik ataupun uap yang dihasilkan dari panas bumi. Skema ini dianggap sebagai solusi dari mandeknya pembangunan panas bumi di Indonesia.

Demikian hal itu diutarakan oleh Ketua Asosiasi Pengusaha Geothermal Abadi Purnomo, melalui siaran persnya, di Jakarta, Sabtu (19/12/2015). Menurutnya, dengan skema ini seluruh risiko sudah dihitung sehingga penentuan tarif akan berdasarkan kapasitas terpasang.

"Jadi tarif ini nanti harus bisa diterima kedua belah pihak, PLN dan pengusaha," katanya.

Dengan penerapan ini maka target pembangkit panas bumi untuk mencapai 7,1 gigawatt pada 2025 akan bisa terlaksana. PLN juga harus menerima karena ini termasuk penugasan dari negara. "Jadi (feed in tarif) ini jalan keluar," sambungnya.‎

Abadi mengakui di sisi pengusaha jika pemenuhan kapasitas panas bumi hingga 7,1 gigawatt  bukan hal mudah karena Indonesia memiliki sejumlah kendala dibanding negara lain. Dari sisi lokasi saja keberadaan titik panas bumi memiliki dukungan infrastruktur. "Pengusaha harus bangun jalan dulu, itu biayanya luar biasa," ujar Abadi.‎

Karena itu, jika skema feed in tarif ini segera diberlakukan mulai 2016 mendatang maka perkara negoisasi antara pengusaha dan PLN yang kerap sulit mendapat jalan keluar tidak akan terjadi. "Pemerintah harus hadir dalam Perpres mengenai tarif ini, Insya Allah ini bisa mengakselerasi pengembangan panas bumi," ungkapnya.

Anggota Unsur Pemangku Kepentingan Dewan Energi Nasional Andang Bachtiar menilai skema ini bisa menunjukan keberpihakan yang jelas pemerintah terhadap pengembangan energi terbarukan. "Sehingga perkara harga itu memang harus jelas, ini selalu masalah tarif antara BUMN dengan pengusaha, BUMN dengan BUMN. Ini memang tidak bisa bisnis ke bisnis," paparnya.

Menurutnya dalam rencana jangka panjang di DEN, keberpihakan pada energi terbarukan harus makin jelas. Dia menilai agar ini terakselerasi, subsidi BBM yang dikurangi pemerintah bisa dialihkan ke sektor panas bumi dan energi alternatif lain. "Kalau kita sudah sama-sama sepakat going green, subsidi untuk energi terbarukan itu harus jalan," katanya.‎

Selain itu, Direktur Utama PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) Irfan Zainuddin menilai rencana pemerintah tersebut merupakan hal positif bagi perkembangan usaha. "Negara-negara di luar juga sudah menerapkan ini, kita tinggal lihat negara mana saja yang berhasil dalam pengembangan geothermal," tuturnya.

Saat ini para pengusaha sudah menunggu momen dan kebijakan yang tepat terkait tarif yang menguntungkan kedua belah pihak. Jika 2016 feed  in tarif sudah bisa diberlakukan maka pihak PGE memastikan rencana kerja korporasi makin terakselerasi. "Target kami di 2025, 2,3 gigawatt bisa terpenuhi," pungkas Irfan.‎


(ABD)