Jokowi Dinilai Belum Jadi Panutan Pemberantasan Korupsi

Dian Ihsan Siregar    •    Sabtu, 19 Dec 2015 14:59 WIB
revisi uu kpk
Jokowi Dinilai Belum Jadi Panutan Pemberantasan Korupsi
Presiden Jokowi saat membacakan pansel capim KPK----MetroTV/Anggi Hasibuan

Metrotvnews.com, Jakarta: Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti menegaskan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum menjadi tokoh terpenting dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Presiden Jokowi dinilai masih kurang dalam mendorong gerakan pemberantasan korupsi.

Ray mengaku, dirinya belum melihat presiden ada di garda depan. "Saya belum lihat (Jokowi) jadi pemimpin nomor satu dalam memberantas korupsi," kata Ray dalam dialog ekonomi politik di Gado-gado Boplo, Jalan Gereja Theresia, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (19/12/2015)‎.

Persetujuan Jokowi terhadap revisi UU KPK, menurut Ray, sangatlah jelas mengancam pemberantasan korupsi.‎ Namun, dia tetap meyakini Jokowi sebagai sosok yang bersih dari korupsi.

Ray mengibaratkan Jokowi seperti air yang suci. Tapi belum bisa mensucikan sekitarnya. "Karena beliau belum kuat, agar orang di sekitarannya memberantas korupsi," terang dia.

‎Dengan adanya persetujuan revisi UU KPK, sambung dia, maka sinyal hijau terhadap pelemahan pemberantasan korupsi akan terbuka. Oleh karenanya, hal itu menjadi tantangan berat untuk Jokowi, agar KPK tidak bisa diperlemah.

"Ini tantangan kita, revisi UU KPK sama saja menghantam upaya pelemahan pemberantasan korupsi. Ini sangatlah berat," tukas Ray.

DPR akhirnya mengetok pembahasan revisi Undang-Undang KPK Nomor 30 Tahun 2002 masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) Prioritas 2015. Keputusan diambil setelah anggota melakukan lobi selama kurang lebih dua jam.

Tak semua fraksi menyetujui revisi itu masuk dalam Prolegnas Prioritas 2015. Fraksi Gerindra dan Demokrat salah satunya. Dua fraksi tersebut beralasan, pihak yang menjadi inisiatif dalam revisi tersebut berasal dari DPR dan pemerintah. Padahal, inisiatif hanya dibolehkan berasal dari satu pihak.


(TII)