Korsel dan Spanyol Minat Investasi di Energi Terbarukan

Dian Ihsan Siregar    •    Rabu, 23 Dec 2015 11:03 WIB
investasi
Korsel dan Spanyol Minat Investasi di Energi Terbarukan
Kepala BKPM Franky Sibarani (MI/ROMMY PUJIANTO)

Metrotvnews.com, Jakarta: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) kembali mengidentifikasi minat investasi dari Korea Selatan (Korsel) dan Spanyol di bidang usaha energi terbarukan di Indonesia. Minat yang diidentifikasi tersebut menunjukkan bahwa potensi investasi di bidang usaha energi terbarukan masih menarik bagi investor.

Kepala BKPM Franky Sibarani mengatakan investor dari Korsel berminat untuk menanamkan modalnya USD150 juta atau setara dengan Rp2,02 triliun (Rp 13.500 per USD) di pembangkit listrik tenaga sampah. Sementara itu, investor Spanyol tertarik untuk konstruksi wind turbine di Sidrap, Samas, dan Sukabumi. 

Ia menambahkan, proyek kelistrikan memang menjadi salah satu prioritas dalam upaya BKPM untuk mendorong realisasi dari sektor infrastruktur. "Kelistrikan merupakan aspek mendasar yang masih membutuhkan banyak investasi baik dari luar maupun dalam negeri," jelas Franky, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Rabu (23/12/2015).

Menurut Franky, minat investasi di dua negara tersebut menambah daftar panjang dari minat investasi dalam bidang kelistrikan yang telah masuk ke BKPM. BKPM akan mengawal minat investasi sektor kelistrikan tersebut hingga dapat segera merealisasikan investasinya dan dapat berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat.

Dari data rekapitulasi minat BKPM, periode 22 Oktober 2014 hingga 4 Desember 2015, minat investasi di sektor infrastruktur termasuk didalamnya sektor kelistrikan mencapai USD37 miliar. Sementara perusahaan yang sudah mengantongi izin prinsip tercatat USD18 miliar.

Lebih lanjut, Franky menjelaskan, BKPM telah berupaya untuk mendorong investasi di sektor kelistrikan. Salah satu langkah yang dipaparkan adalah penyederhanaan perizinan sektor kelistrikan dari 49 izin dalam waktu 923 hari menjadi 25 izin dalam waktu 256 hari.  

Selain itu, pemerintah juga memberikan fasilitas tax allowance untuk investasi di sektor kelistrikan, dengan kepastian syarat dan waktu pemrosesan permohonan maksimal 28 hari kerja melalui PTSP Pusat di BKPM. "Kami akan koordinasikan dengan pihak-pihak terkait untuk mengupayakan penyederhanaan kembali. Masih ada ruang untuk itu," pungkas Franky.



(ABD)