Alasan Lukman Edy Dorong Revisi UU Pilkada

Al Abrar    •    Rabu, 23 Dec 2015 15:12 WIB
revisi uu pilkada
Alasan Lukman Edy Dorong Revisi UU Pilkada
Wakil Ketua Komisi II Fraksi PKB DPR Lukman Edy,--Foto: Mohamad Irfan

Metrotvnews.com, Jakarta: Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy mendorong revisi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada. Salah satu poin revisi adalah partisipasi pemilih yang sekarang di bawah 50 persen.

"Ini harus diantisipasi undang-undang. Caranya dengan mengembalikan kepada pasangan calon untuk sosialisasi, tidak KUPD lagi," kata Lukman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/12/2015).

Menurut Lukman, hampir seluruh KPUD menolak diberikan tugas memasang alat peraga dan kampanye (APK). Tapi karena sudah diamanahkan undang-undang KPUD terpaksa melaksanakannya.

"Ini harus dikembalikan pada pasangan calon, biar mereka yang memasang dan memelihara APK-nya," imbuh Lukman.

Selain APK, asas efisiensi anggaran juga mendesak diubah. Menurut politikus PKB ini, standar pembiayaan Pilkada tidak cukup hanya ada di Permendagri. Tapi harus ada aturan dari perundangan-undangan.

"Karena kalau tidak dibuat standar pembiayaan pilkada, ini pasar bebas ini KPUD-KPUD. Ada yang euforia, ada yang biayanya besar sekali. Itu tidak memenuhi prinsip efisiensi Pilkada serentak," jelasnya.

Lalu, partisipasi calon yang minim. Lukman menemukan calon kepala daerah hanya dua pasangan, bahkan hanya calon tunggal, lantaran adanya batasan-batasan sebagai syarat mencalonkan kepala daerah.

"Soal rekrutmen calon-calon pemimpin ini harus dibuka lagi. Tidak boleh dibatasi DPR-DPRD harus mundur, PNS harus mundur, TNI harus mundur. Itu harus dikembalikan, semua berhak mencalonkan, sehingga akan ramai calon-calon dan memudahkan masyarakat memilih mana yang dia suka," jelas Lukman.

Berikutnya, soal peradilan pemilu. Semangat UU Pilkada peradilan pemilu untuk sementara dititipkan di MK dan di PTUN. Pihaknya ingin ada ketegasan pemerintah dalam desain peradilan pemilu.

Terakhir, memperkuat peran Panwaslu. Sebab selama ini pihaknya menemukan hampir di semua daerah Panwaslu tidak berdaya mengawasi pilkada. Posisi panwaslu tidak memberikan rasa adil pada calon-calon yang merasa dirugikan.

"Karena itu harus diperkuat, Kami mendorong Bawaslu dan Panwaslu mendapat kewenangan untuk peradilan pemilu. Sehingga semua perkara pilkada tidak harus ke MK. sekarang Panwaslu tukang catat," kata Lukman.


(MBM)